Bisnis.com, SURABAYA - Pemotongan tunjangan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebagai dampak pandemi pada Perubahan Anggaran Keuangan APBD Surabaya 2021 mencapai Rp95,225 miliar.
Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah di Surabaya, Minggu (26/9/2021), mengatakan pada PAK APBD Surabaya 2021 terdapat recofusing anggaran sejumlah pos, salah satunya pengurangan pada pos penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
"Total efisiensi anggaran untuk gaji dan tunjangan ASN Pemkot Surabaya mencapai Rp95,225 miliar untuk tujuh OPD (organisasi perangkat daerah) dari 10 OPD yang berada di bawah koordinasi Komis D DPRD Surabaya," ujar Khusnul.
Untuk tiga OPD yang tidak ada pengurangan tunjangan ASN, kata Khusnul, adalah Dinas Kesehatan, RSUD Soewandhie dan RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH). Ketiga OPD ini tidak dikurangi karena berkaitan dengan tunjangan kesehatan yang sudah diatur pemerintah pusat.
Dari tujuh OPD yang gaji dan tunjangan ASN-nya dipotong paling banyak adalah Dinas Pendidikan yang jumlahnya mencapai Rp91,523 miliar. Kemudian Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) Rp918 juta, Dinas Sosial Rp598 juta, Dinas Tenaga Kerja Rp591 juta, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rp408 juta, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rp746 juta dan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Rp438 juta.
"Jika bisa memilih, saya berharap tidak ada pemotongan anggaran pos belanja langsung berupa gaji dan tunjangan ASN. Makanya, saya berharap masih ada jalan lain agar penyediaan gaji dan tunjangan ASN tersebut tidak dikurangi," ujarnya.
Baca Juga
Jika terpaksa harus dilakukan efisiensi, Khusnul berharap para ASN di Pemkot Surabaya tidak menurun kinerjanya dan tetap menjadi abdi negara yang baik, tetap memberikan pelayanan yang prima.
"Potongan itu secara psikologis akan berdampak pada ASN. Namun, saya berharap kinerja ASN bidang kesra di bawah koordinasi Komisi D DPRD Surabaya tidak loyo. Pelayanan masyarakat tetap baik dan maksmal," katanya.
Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara di Surabaya, Senin (27/9/2021), mengatakan, tidak ada pemotongan gaji dan tunjangan ASN, melakukan rasionalisasi anggaran bersumber dari sisa realisasi pos belanja pegawai pada APBD Tahun 2021.
"Jadi bukan pemotongan. Tapi yang ada adalah rasionalisasi," kata Febriadhitya.
Rasionalisasi tersebut, lanjut dia, disebabkan karena adanya ASN di lingkungan Pemkot Surabaya yang pensiun maupun meninggal karena Covid-19.
Menurut dia, setiap ASN di Pemkot Surabaya, anggaran untuk gaji termasuk tunjangannya telah dihitung di awal atau sebelum APBD disahkan. Ketika ASN tersebut meninggal, lanjut dia, maka anggaran yang sudah disiapkan di awal itu secara otomatis tidak dapat terealisasi 100 persen.
"Uang dari ASN yang meninggal itu yang kemudian dikumpulkan untuk di-refocusing pada PAK. Termasuk dari pegawai pemkot yang pensiun atau karena adanya kekosongan jabatan," ujarnya.
Lebih rinci, Febri mencontohkan, misalnya jumlah pegawai pemkot ketika dihitung pada awal ada 1.000 orang. Namun ternyata, pada Januari ada 100 pegawai yang kemudian meninggal atau pensiun.
Maka kemudian, lanjut dia, secara otomatis PAK yang dihitung untuk kebutuhan belanja pegawai sebanyak 900 orang. "Artinya dalam PAK itu anggaran khusus belanja pegawai yang kita hitung selama empat bulan ke depan (September - Desember 2021) adalah 900 orang," katanya.
Oleh karena itu, kata Febri, seolah-olah pada PAK APBD Surabaya 2021, pos anggaran untuk belanja pegawai Pemkot Surabaya dikurangi atau dipotong. Padahal, refocusing anggaran pada PAK itu bersumber dari sisa belanja pegawai di bulan Januari-Agustus 2021.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
