Bisnis.com, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan bahwa pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap kedua atau perpanjangan di Surabaya, Gresik dan Sidoarjo bakal lebih ketat salah satunya penyitaan KTP sebagai sanksi dari pelanggaran.
Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Heru Tjahjono mengatakan selama ini PSBB tahap I diberlakukan jam malam tepatnya pemantauan lebih ketat saat malam hari. Namun pada tahap II ini akan dilaksanakan patroli 24 jam alias menindak pelanggar PSBB.
"Jadi nanti operasionalnya 24 jam, kalau melanggar akan ditahan KTP nya selama PSBB. Penindakan dilakukan langsung on the spot kepada warga yang melanggar," jelasnya dalam konferensi pers, Senin (11/5/2020).
Dia mengatakan dalam evaluasi PSBB Surabaya Raya ini terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian di antaranya evaluasi pada setiap check point, fasilitas umum seperti pasar, tempat ibadah dan juga tempat kerja seperti pabrik.
"Untuk fasilitas umum seperti pasar, sesuai arahan gubernur agar membuat desain pasar yang ada jarak physical distancing, ada pasar ganjil genap atau juga dibuatkan pasar di luar lokasi pasar. Dan ini sudah disetujui bupati dan wali kota," jelasnya.
Sementara untuk evaluasi di tempat ibadah, Pemprov Jatim telah menerima surat MUI untuk permintaan pelonggaran tempat ibadah. Namun hal itu masih dikhawatirkan bahkan setelah PSBB.
Baca Juga
"Yang ini kami minta waktu untuk dirapatkan kembali dan koordinasi dengan tempat ibadah. Beberapa hari ini bahkan Gresik dan Sidoarjo akan menggelar operasi lagi dan rapid test di tempat ibadah, jika hasilnya reaktif tentunya akan dilakukan tindakan sesuai prosedur," jelasnya.
Heru menambahkan, PSBB tahap II ini juga akan melibatkan Babinkamtibnas, RT/RW yakni melalui gerakan proteksi lokasi dengan mengurangi keluar masuknya warga.
"Di check point juga begitu, personel akan diperbanyak, yang akan dibantu TNI/Polri," imbuhnya.
Heru menambahkan, untuk rencana pelaksanaan PSBB Malang Raya, dari hasil koordinasi Malang akan lebih siap karena banyak dibantu relawan yang bergabung dalam Gugus Tugas Covid-19.
"Selain itu ada gerakan Desa Tangguh yang akan memproteksi pergerakan orang, termasuk pengetatan di check point warga yang masuk dan keluar akan dicek," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
