Bisnis.com, SURABAYA - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kota Surabaya dan Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (Persi) Jawa Timur menyatakan sikap terkait seringnya rumah sakit di Surabaya menjadi rujukan pasien Covid-19 dari berbagai rumah sakit di Jatim, sehingga sempat mengalami over capacity atau kelebihan kapasitas.
Ketua IDI Cabang Surabaya dr. Brahmana Askandar, di Surabaya, Senin (11/5/2020), mengatakan IDI dan Persi akan mengatur regulasi dan mensosialisasikan tentang proses rujukannya, sehingga nanti yang bisa ditangani oleh daerah, tidak perlu dirujuk ke Surabaya.
"Mungkin ini hanya perlu disosialisasikan lagi dan didiskusikan lagi dengan rumah sakit di daerah, supaya tidak semuanya dirujuk ke Surabaya," kata dr. Brahmana Askandar saat melakukan pertemuan dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di Balai Kota Surabaya.
Apalagi, lanjut dia, belasan rumah sakit di Jawa Timur di luar Surabaya sudah menjadi pusat rujukan penanganan Covid-19.
Diberitakan sebelumnya, jumlah pasien yang masuk ke rumah sakit terkait penularan virus corona sebanyak 798 orang di Surabaya, sedangkan jumlah tempat tidur perawatan di ruang-ruang isolasi pasien di rumah sakit di Surabaya hanya 403.
Ketua Persatuan Rumah Sakit Indonesia (Persi) Jatim dr. Dodo Anondo mengatakan sebetulnya rumah sakit di Surabaya cukup untuk menangani COVID-19 jika pola rujukannya sudah sesuai.
Baca Juga
Hanya saja, lanjut dia, terkadang pasien itu kurang percaya untuk berobat di daerah, sehingga dirujuk atau pun berobat ke Surabaya.
"Memang Surabaya itu sudah luar biasa, kita apresiasi semuanya, tetapi masalahnya bebannya memang dari luar kota, memang agak sulit menanganinya. Terus terang kita tidak bisa menolak pasien, makanya nanti kita akan buat polanya," kata dr. Dodo.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengakui bahwa berdasarkan data dan hitungannya, pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit Surabaya sebanyak 50 persen adalah warga luar Surabaya.
Bahkan, terdeteksi di RSUD Soewandhie dan RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH) pasien Covid-19 dari luar Surabaya datang langsung ke UGD.
"Kalau sedang-sedang saja dan masih bisa diatasi di daerah, kenapa harus dirujuk ke rumah sakit di Surabaya? itu yang berat bagi kami dan sudah kami sampaikan ke Persi dan IDI. Semoga segera ada solusi," katanya.
Adapun Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sekaligus Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo meminta pimpinan daerah tidak
"pingpong" dalam menangani warga yang datang ke wilayahnya agar terhindar dari Covid-19.
"Kita upayakan agar tidak terjadi pingpong antardaerah di mana ada satu daerah yang telah menurun, sudah sangat berkurang lantas akan bisa kembali lagi manakala ada perubahan mobilisasi dari masyarakat," kata Doni Monardo di Kantor BNPB Jakarta, Senin.
"Gugus Tugas sangat berharap inisiatif daerah terutama yang kasus terkonfirmasi positifnya mengalami peningkatan sebaiknya mengusulkan kepada Menteri Kesehatan untuk mendapatkan persetujuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan tentunya kita berharap inisiatif ini dari daerah sehingga kesiapan untuk mempersiapkan diri, melakukan koordinasi, ini akan jauh lebih baik," tambah Doni.
Saat ini sudah ada 4 provinsi dan 22 kabupaten/kota yang telah menerapkan PSBB untuk mencegah penyebaran Covid-19.
