Bisnis.com, MALANG — Menjelang lima tahun kepemimpinan Wali Kota Malang, Sutiaji, dan Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, masalah pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah.
Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai masa pemulihan ekonomi 2022 menyisakan rapor kurang baik bagi Pemkot Malang, khususnya untuk capaian beberapa indikator kinerja pembangunan, yakni tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan.
“Sesuai dengan dokumen RKPD-P (Rencana Kerja Pemerintah Daerah-Perubahan) 2022, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan sebesar 7,5 persen namun terealisasi sebesar 7,66 persen,” katanya, Selasa (21/2/2023).
Sedangkan tingkat kemiskinan, kata dia, ditargetkan sebesar 3,87 persen dan realisasinya sebesar 4,37 persen.
Menurut dia, hal itu ni patut menjadi catatan terkait efektivitas program pemkot dalam masa pemulihan pascapandemi. Gelontoran program jaring pengaman sosial, PEN, dan berbagai program pengungkit lainnya masih belum efektif menekan pengangguran dan kemiskinan.
Jika diamati lebih dalam, ujar Joko, hanya ada tiga perangkat daerah yang mendapat 'kue' APBD terbesar, yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Baca Juga
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kesehatan karena Amanah UU yang mendapat porsi 20 persen dan 15 persen.
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mendapat alokasi anggaran sekitar 15 persen APBD, dia menegaskan, seharusnya banyak melibatkan masyarakat lokal melalui program padat karya dalam pembangunan infrastruktur sehingga dapat membantu dalam penurunan pengangguran dan kemiskinan.
Program 'mempercantik' Kota Malang, kata dia, seharusnya memberikan multiplier effect bagi masyarakat dan juga mengurangi permasalahan lingkungan seperti genangan air saat musim hujan maupun kemacetan.
Sementara itu untuk indikator IPM, pada 2022 capaiannya sebesar 82,71, melampaui target yang ditetapkan yaitu 82,24. Hal ini wajar karena dukungan anggaran yang cukup besar di sektor pendidikan dan kesehatan yang total mencapai 35 persen dari APBD.
Selain itu, Joko menilai, terkesan 'molor'nya operasional Malang Creative Center menjadi catatan tersendiri kinerja tahun 2022. Proyek mercusuar tersebut seharusnya menjadi amunisi untuk menggairahkan UMKM dan ekonomi kreatif.
“Target pertumbuhan ekonomi Kota Malang 2022 sebesar 5,4 persen. Kalau target sebesar tidak tercapai dan indeks ketimpangan juga tidak sesuai target, maka kinerja Pak Wali Kota bisa kurang bagus,” ujarnya.(K24)
