Bisnis.com, MALANG — Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mengklaim tidak ada "panic buying" terkait beras premium di wilayah tersebut.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Malang, Diah Ayu Kusuma Dewi, mengatakan sampai saat ini tidak ada laporan dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) maupun staf sampai ke tingkat kelurahan yang menyebut ada panic buying beras premium.
Dia juga menyebut tak ada laporan terjadi kelangkaan beras premium di wilayah Kota Malang.
"Yang dikhawatirkan justru terjadi penurunan kualitas. Beras yang diklaim beras premium justru beras medium," kata Diah Ayu Kusuma Dewi di Malang, Kamis (14/8/2025).
Diah menduga, di Kota Malang justru terjadi praktik mengoplos beras dengan kualitas medium dengan merek beras premium.
Hal itu, lanjut Diah, akan merugikan konsumen yang membayar lebih untuk harga beras premium, namun mendapatkan beras dengan kualitas medium.
Baca Juga
Untuk memastikan praktik semacam itu perlu dicek langsung di lapangan. Selain itu, perlu mengambil sampel beras premium dari distributor beras untuk pengecekan.
Beras tersebut selanjutnya akan diuji di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lembaga Pengujian Mutu Barang milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim). UPT tersebut yang dapat menguji terkait kualitas dari beras yang diambil dari distributor di Malang.
"Secara mudah terkait patahan beras. Kalau beras premium, jumlah patahannya tidak boleh lebih dari 15%, sedangkan beras medium bisa lebih dari angka itu," katanya.
Praktik semacam itu selain merugikan konsumen juga akan berdampak pada inflasi. Beras medium yang mestinya dijual dengan harga Rp12.500/kg naik menjadi Rp16.000/kg dengan label beras premium.
Karena itulah, TPID akan turun ke lapangan untuk mengambil sampel beras premium di distributor beras di Kota Malang.
"Hari ini rencananya kami dari TPID turun ke lapangan," ujarnya.
