Bisnis.com, MALANG — Realisasi belanja APBN di wilayah pembayaran KPPN Malang yang meliputi Kota Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Pasuruan, sampai dengan Desember 2022 sebesar Rp7,51 triliun.
Kepala KPPN Malang, Rintok Juhirman, mengatakan realisasi sebesar itu berarti 96,63 persen dari total pagu sebesar Rp7,77 triliun.
“Bila dibanding dengan periode yang sama tahun lalu, mengalami pertumbuhan persentase sebesar 7,93 persen dari realisasi Desember 2021 sebesar Rp8,50 triliun atau 94,56 persen dari total pagu sebesar Rp8,99 triliun,” katanya, Senin (16/1/2023).
Dari total realisasi belanja sebesar Rp7,51 triliun tersebut, untuk belanja pemerintah pusat yang meliputi instansi vertikal kementerian/lembaga sebesar Rp5,76 triliun atau 96,90 persen dari total pagu sebesar Rp5,94 triliun dan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp1,75 triliun atau 95,76 persen dari pagu sebesar Rp1,83 triliun.
Melalui realisasi APBN KPPN Malang sebesar Rp7,51 triliun tersebut, diharapkan dapat menjadi stimulus ekonomi dan menciptakan multiplier effect (efek berganda) guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Malang Raya dan Pasuruan.
Secara lebih detail, realisasi Belanja Pemerintah Pusat di KPPN Malang sampai dengan Desember 2022 terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp3,58 triliun atau 99,22 persen dari pagu sebesar Rp3,61 triliun dan merupakan yang terbesar persentase realisasinya.
Baca Juga
Belanja barang terealisasi sebesar Rp1,97 triliun atau 93,23 persen dari pagu sebesar Rp2,11 triliun dan merupakan terkecil realisasinya. Belanja Modal terealisasi sebesar Rp195,61 miliar atau 94,14 persen dari pagu sebesar Rp207,79 miliar. Belanja bantuan sosial terealisasi Rp15,03 miliar atau 94,40 persen dari pagu sebesar Rp15,92 miliar.
Untuk TKDD di KPPN Malang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terealisasi sebesar Rp270,41 miliar atau 84,31 persen dari pagu sebesar Rp320,74 miliar dan merupakan yang terkecil persentase realisasinya.
DAK Nonfisik telah terealisasi sebesar Rp676,46 miliar atau 96,21 persen dari total pagu sebesar Rp703,12 miliar untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan BOP Kesetaraan yang dikelola oleh Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Dana Desa (DD) terealisasi sebesar Rp801,66 miliar atau 99,95 persen dari total pagu sebesar Rp802,05 miliar dan merupakan yang terbesar persentase realisasinya,.
Di sisi pendapatan negara lingkup KPPN Malang sampai Desember 2022, dia menegaskan, secara agregat terealisasi sebesar Rp108,68 triliun dan tumbuh sebesar 7,39 persen (yoy), terdiri atas perpajakan sebesar Rp20,56 triliun, kepabeanan dan cukai sebesar Rp86,91 triliun, dan PNBP sebesar Rp1,21 triliun.
Rintok Juhirman mengapresiasi kepada para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pemda yang telah berupaya secara maksimal dalam mengakselerasi penyerapan dana yang bersumber dari APBN.
Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Wildan Syafitri, menilai secara umum realisasi cukup baik yang berarti secara administratif telah memenuhi sasaran, meski belum mencapai 100 persen.
Ke depannya, kata dia, perlu dipastikan ketepatan sasaran baik output maupun outcome sehingga bisa dirasakan manfaatnya.
Tantangan 2023 yang dihantui resesi, dia menegaskan, perlu disertai dengan sasaran manfaat yang lebih tepat terutama terkait sektor-sektor yang sensitif terhadap krisis yaitu sektor perdagangan dan pariwisata. “Di sini efektivitas belanja menjadi kunci,” kata Wildan yang juga Ketua ISEI Malang itu.(K24).
