Bisnis.com, MALANG — Penerimaan pendapatan APBN di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan yang mencapai Rp62,2 triliun pada posisi Juli 2024.
Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna, mengatakan penerimaan pendapatan sebesar itu berarti tumbuh sebesar 1,77% (yoy). Capaian pendapatan ditopang terdiri atas perpajakan sebesar Rp61,6 triliun, tumbuh sebesar 1,70% (yoy). Khusus penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai mencapai Rp10,4 triliun atau naik 11,44% (yoy).
“Sedangkan penerimaan cukai menyumbang Rp46,9 triliun naik sebesar 1,21% (yoy),” katanya, Jumat (23/8/2024.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya telah terealisasi sebesar Rp262,8 miliar atau 135,21% dari target ditetapkan.
Menurutnya, kinerja positif juga ditorehkan pada sisi belanja dengan mencatatkan realisasi mencapai Rp8,6 triliun atau sekitar 56,67% dari total pagu anggaran sebesar Rp15,2 triliun.
Khusus kinerja Belanja Pemerintah Pusat yang terserap Rp3,8 triliun (56,06%) tumbuh 19,72% (yoy).
Baca Juga
Untuk Kinerja positif Belanja K/L ditopang oleh pertumbuhan Belanja Modal sebesar 53,72% (yoy), Belanja Barang 34,49% (yoy) dan belanja pegawai sebesar 11,88% (yoy).
Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) telah tersalur Rp4,9 triliun (57,15%). Kinerja Belanja Transfer ke Daerah (TKD) ditopang oleh kinerja realisasi Dana Alokasi Umum yang mencapai Rp3 triliun atau 61,82% dari alokasi pagu, serta kinerja Dana Transfer Khusus sebesar Rp838,9 miliar atau 44,18% dari alokasi pagu TA 2024.
“Sedangkan Dana Desa terealisasi mencapai Rp590 miliar atau sekitar 71,40% dari alokasi. Untuk Dana Desa telah disalurkan ke 738 desa pada 5 kabupaten/kota di wilayah kerja KPPN,” katanya.
Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai cukai masih menjadi kontributor utama penerimaan APBN di wilayah kerja KPPN Malang. Hal ini membuktikan bahwa saat ini cukai dari produk IHT belum bisa tergantikan dalam penerimaan perpajakan di wilayah kerja KPPN Malang.
Namun, kata dia, di sisi lain kebijakan cukai terus menggencet IHT dan berdampak pada potensi penurunan penerimaan CHT sampai akhir tahun meski sampai semester I/2024 masih tumbuh positif. Hal ini disebabkan oleh kebijakan cukai berdampak pada semakin memperluas ceruk pasar produk IHT ilegal.
Terlepas dari hal itu, Joko menilai kinerja positif penerimaan pajak juga mengindikasikan perekonomian di wilayah kerja KPPN yang masih terjaga atraktif, meski ancaman krisis global masih menghantui
Di sisi belanja, kata dia, penyaluran TKKD harus diimbangi dengan percepatan belanja kabupaten/kota, termasuk belanja pemerintah desa karena hal ini akan memberikan dorongan pada laju pertumbuhan ekonomi sampai dengan akhir 2024. (K24)
