Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan hanya akan melakukan pengetatan kegiatan masyarakat melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tanpa harus melakukan lockdown di akhir pekan seperti yang tengah dipertimbangkan oleh DKI Jakarta.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan sesuai dengan hasil rapat koordinasi Pemprov Jatim dengan 17 daerah pelaksana PPKM, disepakati bahwa tidak ada opsi untuk melakukan lockdown tetapi hanya melakukan pengetatan di titik-titik kerumunan seperti pasar-pasar, kafe, serta memperkuat fungsi Kampung Tangguh.
“Dari rakor tadi malam dengan 17 kota/kabupaten, bahwa tidak ada opsi lockdown. Yang ada hanyalah pengetatan di titik-titik keramaian seperti di pasar-pasar dan penguatan Kampung Tangguh,” katanya, Jumat (5/2/2021).
Menurutnya, pelaksanaan PPKM sejauh ini sudah cukup efektif menekan penambahan kasus Covid-19 di Jatim, terutama pada PPKM tahap kedua ini. Keberhasilan tersebut ditandai dengan menurunnya Bed Occupancy Rate (BOR) rumah sakit yang awalnya mencapai 80 persen kini sudah menjadi 54 persen.
“Angka itu sudah di bawah batas standar WHO, artinya sudah melandai,” imbuhnya.
Berdasarkan pantauan situs Jatim Tanggap Covid-19, per 5 Februari ini juga menunjukan adanya penurunan jumlah zona merah atau zona risiko tinggi yang kini tersisa 2 daerah yakni Kabupaten Madiun dan Trenggalek. Bahkan terdapat 3 daerah yang kini menjadi zona kuning atau risiko rendah yakni Kabupaten Mojokerto, Sampang dan Pamekasan.
Baca Juga
Pada periode tersebut tercatat jumlah kasus Covid-19 di Jatim telah mencapai 116.549 kasus. Dari jumlah itu sebanyak 101.658 orang atau 87,22 persen telah sembuh, sebanyak 8.068 orang atau 6,92 persen meninggal dunia, dan sebanyak 6.823 merupakan kasus aktif yang sedang dalam perawatan.
Khofifah pun meminta warga untuk tetap menerapkan protokol kesehatan agar pandemi segera berlalu. Selama PPKM ini juga, pemerintah juga akan terus menggelar operasi yustisi untuk memantau kedisiplinan masyarakat.
