Bisnis.com, MALANG — Penerimaan pendapatan negara di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang mencapai Rp55,3 triliun sampai dengan akhir semester I/2025.
Kepala KPPN Malang Muhammad Rusna mengatakan penerimaan pendapatan negara sebesar itu tumbuh sebesar 1,68% secara yoy, tetapi pada sisi belanja negara mencatatkan penurunan sebesar 5,79%.
“Kinerja pendapatan negara secara nominal naik sebesar Rp915,3 miliar. Penerimaan perpajakan juga mengalami pertumbuhan sebesar 1,59%,” ujarnya, Selasa (15/7/2025).
Menurutnya, belanja negara mencapai 48,01%, yakni senilai Rp7,1 triliun, tetapi mengalami penurunan sebesar 5,79% (yoy). Kinerja Belanja Negara ditopang oleh kinerja belanja TKD (Transfer ke Daerah) yang mampu meng-counter Belanja Pemerintah Pusat yang mengalami penurunan sebesar 15,37% (yoy).
Kinerja Belanja K/L ditopang komponen Belanja Pegawai yang terealisasi sebesar 56,68% dan Belanja Barang yang terealisasi sebesar 30,84% dan Belanja Modal yang terealisasi sebesar 7,11%.
Dia menegaskan, kinerja realisasi TKD di Malang Raya s.d 30 Juni 2025 mencapai 49,59% atau Rp4,4 triliun dari alokasi yang ditetapkan sebesar Rp8,8 triliun dengan kontributor utama Belanja DAU.
Baca Juga
Di wilayah Malang Raya dan Pasuruan, untuk Satker dengan pagu terbesar dimiliki KOREM-083/BDJ DAM V/BRW dengan pagu sebesar Rp689 miliar dan telah terealisasi sebesar Rp374,9 miliar (41,88%).
Kinerja APBN per jenis belanja untuk belanja pegawai telah realisasi 56,68%, belanja barang sebesar 30,84%, belanja modal sebesar 7,77% dan belanja bantuan sosial telah terealisasi sebesar 49,50%.
Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Joko Budi Santoso menilai penerimaaan pendapatan negara mencatatkan kinerja positif sampai semester 1/2025 yang ditopang oleh penerimaan cukai.
Dari sisi pendapatan, kata dia, potensi penerimaan untuk terus meningkat sangat besar jika Bea Cukai bersinergi dengan berbagai pihak terus memperkuat dalam memberantas rokok ilegal.
Sementara, dari penerimaan perpajakan selama semester 1/2025, kata dia, kecenderungan mengalami penurunan. Namun, hal ini berpotensi mengalami perbaikan pada semester II/2025 seiring dengan penguatan daya beli dan insentif fiskal yang telah digulirkan pemerintah.
Hal yang tak kalah penting adalah percepatan belanja barang dan modal pada smeseter II/2025 karena capaian kinerjanya masih rendah pada semester 1/2025. Menurutnya, belanja pemerintah ini memiliki multiplier effect besar bagi perekonomian di tengah melambatnya investasi. Kegairahan ekonomi akan berdampak kembali pada penerimaan perpajakan dari berbagai aktivitas ekonomi yang bergeliat.
“Satu hal lagi, belanja pemerintah derah juga menentukan didalam menggerakan perekonomian, khususnya dorongan dari sisi konsumsi rumah tangga,” kata Joko yang juga Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi FEB UB itu.
.jpg?w=300&h=221)
