Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Wagub Emil : Pengendalian Inflasi Akhir Tahun di Jatim Butuh Kerja Sama Antar Daerah

Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan laju inflasi di akhir tahun dapat terkendali sejalan dengan berbagai upaya pengendalian dan pengawasan.
Wakil Gubernur Jatim Emil E. Dardak saat pemaparan dalam High Level Meeting TPID Jatim di Surabaya, Jumat (20/10/2023)./Bisnis - Peni Widarti
Wakil Gubernur Jatim Emil E. Dardak saat pemaparan dalam High Level Meeting TPID Jatim di Surabaya, Jumat (20/10/2023)./Bisnis - Peni Widarti

Bisnis.com, SURABAYA — Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan laju inflasi di akhir tahun dapat terkendali sejalan dengan berbagai upaya pengendalian dan pengawasan harga di produsen, distributor hingga konsumen.

Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak mengatakan di tengah isu kenaikan harga-harga barang pokok, terutama beras, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus bergerak cepat ketika ada kenaikan harga pada komoditas penting.

“Pada pertemuan high level meeting yang dihadiri stakeholder seperti Bank Indonesia, Biro Perekonomian, BPS dan lainnya punya peran dalam mengendalikan inflasi, dan kita duduk bareng serta saling mencocok-an apa yang terjadi, sesuai tupoksi masing-masing,” jelasnya seusai HLM TPID, Jumat (20/10/2023).

Menurutnya, ketika terjadi gejolak harga, seluruh pihak segera bergerak cepat untuk meredam, termasuk menyelidiki penyebab kenaikan harga yang dipicu oleh biaya produksinya ataukah terjadi kelangkaan suplai.

“Salah satu cara mengukurnya adalah dengan mengawasi harga di tiap wilayah. Kalau ada yang jomplang, itu harus diukur dan daerah yang harganya tinggi akan dapat barang dari daerah yang punya harga lebih rendah,” ujarnya.

Perbedaan harga di tiap daerah tersebut, katanya, terjadi karena tidak semua wilayah punya sentra bawang merah, atau sentra jagung sehingga setiap daerah ada kerja sama dan saling melengkapi.

Hal ini juga termasuk dengan daerah di luar Jatim yang mendapat suplai dari Jatim. Misalnya beras, produksi di Jatim selalu surplus sehingga turut memasok kebutuhan beras di luar Jatim.

“Kita tidak bisa melarang beras kita dipasok keluar, karena ini adalah NKRI, bukan batas antar negara. Namun memang, sendi-sendi produsen sampai ke pasar harus terpantau,” katanya.

Emil menambahkan, TPID harus tetap menjaga kesimbangan harga, jangan sampai ketika harga komoditas petani/peternak naik akibat biaya produksi tinggi seperti pupuk/pakan ternak, tetapi justru diguyur oeprasi pasar.

“Bukan kita tidak mau operasi pasar, dan tidak peduli konsumen, tapi di sinilah kita harus jaga kesimbangan,” imbuhnya.

Jatim mencatat produksi padi pada 2022 mencapai 9,69 juta ton atau berkontribusi 17,40% dari produksi nasional, sedangkan produksi jagung 6,13 juta ton atau 31,26% dari nasional, bawang merah 473.980 ton atau 24% dari nasional, gula 1,19 juta ton atau 49,58%, telur ayam 1,31 juta ton atau menyumbang 23,56%, daging ayam 586.700 ton atau menyumbang 15,58%, serta daging sapi 110.990 ton atau menyumbang 22,25% terhadap nasional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Peni Widarti
Editor : Miftahul Ulum
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper