Bisnis.com, SURABAYA - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur mencatat sepanjang Januari-Agustus 2023, realisasi penerimaan kepabean dan cukai di Jatim tercatat sebesar Rp82,95 triliun atau setara 55,34% dari target Rp149,90 triliun.
Secara nominal, realisasi ini terkontraksi -5,23% karena disebabkan oleh kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang membuat produksi rokok menurun. Kepala Kanwil DJPb Kemenkeu Jatim Taukhid menjelaskan, dari total capaian Rp82,95 triliun, kontribusi pendapatan terbesar berasal dari cukai yang mencapai Rp78,9 triliun atau tercapai 54,90% dari pagu Rp143,7 triliun.
“Capaian penerimaan cukai ini turun -4,29% (yoy), begitu juga dengan pagu 2023 yang turun -12 persen dari tahun lalu,” jelasnya kepada Bisnis, Rabu (18/10/2023).
Meski berdampak pada penerimaan negara, menurutnya, penurunan cukai ini juga merupakan sinyal positif, sebab tujuan CHT adalah untuk mengendalikan konsumsi rokok sehingga berdampak pada peningkatan di bidang kesehatan masyarakat.
Pengamat Ekonomi dari Universitas Airlangga, Imron Mawardi mengatakan Jatim termasuk pusat tanaman tembakau sekaligus pusat IHT. Bagi pemerintah, kondisi ini cukup dilematis karena di satu sisi ada tekanan untuk membatasi ruang publik terhadap konsumsi rokok.
“Di sisi lain berdampak pada pendapatan negara karena permintaan pasar turun, produksi rokok menurun, lalu produksi tanaman tambakau turun, efeknya pada puluhan ribu pekerja IHT,” ujarnya.
Baca Juga
Menurutnya, tantangan di sektor ini perlu diantisipasi oleh pemerintah. Mulai saat ini pemerintah harus melihat dan memprediksi tren komoditas tembakau yang semakin turun ini dengan melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian atau Dinas Perkebunan untuk memetakan peralihan komoditas tanaman lainnya yang punya nilai ekonomi tinggi sesuai kondisi wilayahnya.
Koordinasi juga termasuk dengan Dinas Ketenagakerjaan untuk antisipasi para pekerjanya. “Tekanan dunia terhadap IHT makin kuat, ada tekanan terhadap ruang gerak rokok misalnya dari sisi SDG’s goal-nya bidang kesehatan, jadi mau tidak mau ke depan pemerintah harus cari alternatif pendapatan selain cukai rokok,” imbuhnya.
Seperti diketahui, komoditas tembakau dan industrinya ini memiliki nilai ekonomi tinggi, terutama bagi Jatim yang sangat menggantungkan ekonomi dari sektor ini. Sekitar 60 persen komoditas tembakau nasional disumbang oleh Jatim, dan sekitar 60 persen tembakau Jatim disumbang dari wilayah Madura terutama Pamekasan.
Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Pamekasan, Samukrah mengatakan selama ini petani di Madura sangat bergantung pada komoditas ini karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi dibandingkan tanaman lain. Bukan berarti petani Madura anti terhadap komoditas lain, justru petani tembakau turut berpartisipasi dalam penyediaan komoditas pangan.
“Tembakau hanya cocok ditanam saat musim kemarau. Seperti sekarang ini petani sudah panen tembakau dan sedang persiapan untuk menanam komoditi lain seperti padi dan jagung. Namun memang belum ada komoditi yang menyaingi pendapatan dari tembakau, apalagi di tanah Madura sangat cocok untuk tanaman ini,” jelasnya.
Samukrah memerinci, dalam sekali tanam per hektare (ha), petani mengeluarkan biaya hampir Rp40 juta, dengan estimasi akan menghasilkan 1 ton/ha. Harga jual tembakau petani sendiri rerata Rp66.000 - Rp76.000/kg, sehingga petani memperoleh hasil penjualan tembakau sekitar Rp60 jutaan/ha, dan keuntungan bersih sekitar Rp26 jutaan/ha. “Kondisi harga tembakau saat ini juga sangat bagus dan di atas HPP,” katanya.
