Bisnis.com, MALANG — Pemkot Malang berkomitmen untuk mempercepat penerbitan Kartu Kredit Indonesia untuk meningkatkan kualitas belanja daerah.
Pj. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan sesuai arahan dari Wakil Presiden, Pemerintah Kota Malang akan segera menetapkan regulasi pasca penetapan UU No 1 tahun 2022 tentang Hubungan keuangan pusat dan daerah dalam rangka penguatan kebijakan P2DD, pajak daerah, retribusi daerah serta Peraturan Kepala Daerah terkait Kartu Kredit Indonesia (KKI) agar segera diterbitkan untuk mendukung peningkatan kualitas belanja daerah
"Saya akan segera melakukan mitigasi dan koordinasi lebih lanjut dengan perangkat daerah terkait dalam rangka percepatan penerbitan Kartu Kredit Indonesia milik pemerintah ini; tujuannya selain menindaklanjuti arahan Pak Wapres, namun juga untuk peningkatan kualitas belanja daerah di Kota Malang," katanya dalam keterangan resminya, Selasa (3/10/2023).
Pernyataannya disampaikan pada Rakornas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2023 dengan tema "Sinergi Nasional Akselerasi Digitalisasi Daerah Untuk Indonesia Maju" di Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta, Selasa (3/10/2023).
KKI sebelumnya dikenal dengan nama Kartu Kredit Pemerintah Domestik, merupakan terobosan dan inovasi sistem pembayaran digital pada belanja barang dan jasa pemerintah. Peluncuran KKI sebagai bentuk implementasi arahan presiden pada Inpres No.2 Tahun 2022 dalam rangka aksi afirmasi Gerakan Bangga Buatan Indonesia.
Dia menjelaskan, rakornas ini sangat penting dalam upaya sinergi percepatan perluasan digitalisasi daerah khususnya di Kota Malang. Pemerintah Kota Malang telah mengarah ke proses digital dalam setiap transaksi baik di lingkungan Pemerintahan maupun transaksi di masyarakat.
Baca Juga
Dia meyakinkan, Pemerintah Kota Malang siap untuk menjalankan arahan dari Pemerintah Pusat, khususnya dalam menetapkan sistem non tunai pada beberapa metode pembayaran. “Selain dalam berbagai transaksi, pengelolaan keuangan daerah berbasis elektronik ini juga diyakini akan lebih efisien, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Pemerintah terus melakukan inovasi keuangan digital salah satunya melalui KKI. KKI hadir untuk mendukung kecepatan dan kemudahan proses belanja barang jasa pemerintah pusat dan daerah. S
Selain itu, juga untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pertanggungjawaban penggunaan anggaran untuk belanja pemerintah pusat dan daerah.
Harapannya program QRIS dan kartu kredit pemerintah dapat mendorong kenaikan transaksi UMKM, baik melakukan pembelanjaan produk - produk dalam negeri serta memperluas akses ke pasar internasional.
Terlebih saat ini, ujar Wahyu, berdasarkan data yang dilansir oleh Bank Indonesia Perwakilan Kota Malang menyatakan bahwa per bulan september 2023 sebanyak 386.913 UMKM kita telah menggunakan pembayaran digital (QRIS).
"Kami sangat mendukung program ini, karena akan memperlancar siklus keuangan kita, dan dengan digitalisasi ini dapat menjadikan keuangan kita lebih akuntabilitas dan transparan terhadap publik," tuturnya.
Wakil Presiden, K.H.Ma'ruf Amin, dalam sambutannya secara virtual, mengajak seluruh kepala daerah dan masyarakat untuk menjaga momentum Indonesia Maju, caranya dengan terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara tercinta ini.
"Kepala daerah harus berperan aktif dalam melakukan percepatan. Saat ini kita harus terus menggalakkan transaksi keuangan berbasis digital, yang mana semuanya akan mengimplikasi terhadap keuangan daerah," ujar Wapres.(K24)
