Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jumlah Warga Miskin Surabaya Turun 83,1 Persen di 2022

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan jumlah warga miskin Surabaya per Desember 2022 turun 83,1 persen menjadi 219.427 jiwa dari 1,3 juta jiwa per januari.
Ilustrasi penempelan tanda keluarga miskin di Surabaya. Dok. Pemkot Surabaya
Ilustrasi penempelan tanda keluarga miskin di Surabaya. Dok. Pemkot Surabaya

Bisnis.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya mencatat jumlah warga miskin di Surabaya mengalai penurunan hingga 83,1 persen di sepanjang tahun 2022.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan data terakhir pada awal 2022 tercatat jumlah warga miskin di Surabaya mencapai 1,3 juta jiwa, dan pada Desember ini sudah menurun menjadi 219.427 jiwa atau turun 83,1 persen.

“Pemkot telah mengupayakan agar warga miskin berkurang, salah satunya dengan intervensi seperti program padat karya yang selama ini memberikan pekerjaan bagi warga,” katanya, Kamis (29/12/2022).

Dia mengatakan pemkot akan terus berupaya mengentas angka kemiskinan yang masih ada sebanyak 219.427 jiwa atau 75.069 KK dengan berbagai inovasi program dan intervensi seperti program padar karya, sekolah gratis, BPJS Kesehatan hingga bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

“Kita sentuh warga yang rentan miskin atau pra-miskin agar tidak menjadi miskin. Tapi, kalau keluarga miskin, kita berikan tambahan seperti bantuan PKH dan macam-macam," imbuhnya.

Dia menambahkan, selain memberikan intervensi bantuan, Pemkot Surabaya juga ingin menambah penghasilan warga miskin dan rentan miskin agar ekonominya meningkat yakni dengan mengalokasikan anggaran 2023 sebesar Rp3 triliun untuk UMKM.

“Anggaran tersebut akan digunakan untuk mengangkat perekonomian UMKM yang berasal dari keluarga miskin,” imbuhnya.

Eri menjelaskan, untuk penentuan kategori warga miskin di Kota Pahlawan dilakukan berdasarkan keputusan bersama RT/RW, lurah dan masyarakat. Penentuan warga miskin ini sesuai dengan 14 kriteria standar kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS).  

"Saya tidak ingin bahwa pemerintah yang menentukan sendiri, tapi ditentukan oleh warga sekitar di dalam satu RT melalui verifikasi,” imbuhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Peni Widarti
Editor : Ibad Durrohman
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper

Terpopuler