Bisnis.com, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendapat alokasi belanja negara dalam APBN 2023 sebesar Rp141,84 triliun atau sebesar 4,63 persen dari total APBN nasional sebesar Rp3.061,2 triliun.
Alokasi belanja negara untuk Jatim tersebut terdiri dari belanja kementerian negara/lembaga (K/L) sebesar Rp44,05 triliun atau 4,40 persen, belanja non K/L sebesar Rp20,03 triliun atau 6,71 persen, dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp77,76 triliun atau sebesar 9,54 persen.
Adapun belanja K/L di Jatim 2023 terdiri dari 1.344 daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dengan nilai total Rp44,05 triliun yang terdiri dari 35 DIPA kewenangan kantor pusat senilai Rp7,73 triliun, 1.268 DIPA kewenangan kantor daerah Rp35,69 triliun, 27 DIPA kewenangan dekonsentrasi Rp88,34 miliar, dan 14 DIPA kewenangan tugas pembantuan Rp535,2 miliar.
Sedangkan dana lokasi TKD Jatim tahun 2023 total senilai Rp77,76 triliun yang terbagi menjadi 39 daftar sesuai jumlah provinsi, kabupaten, kota di Jatim.
Daftar alokasi TKD berdasarkan jenisnya terbagi menjadi dana bagi hasil (DBH) Rp11,78 triliun, dana alokasi umum (DAU) Rp38,97 triliun, dana insentif fiskal (DIF) Rp0,44 triliun, dana desa (DD) Rp7,97 triliun, dana alokasi khusus (DAK) fisik Rp 3,11 triliun, dan dana alokasi khusus (DAK) non fisik Rp15,48 triliun.
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengatakan Pemprov Jatim dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jatim telah menyerahkan DIPA dan TKD 2023 tersebut kepada bupati/wali kota se-Jatim pada 15 Desember 2022.
Baca Juga
"Bersama penyerahan DIPA dan TKD ini, saya secara khusus berpesan bahwa kita harus sama-sama melakukan langkah strategis khususnya dalam mengantisipasi tantangan ekonomi masa depan. Kita butuh penguatan SDM, butuh peningkatan pembelian produk UMKM untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional," ujar Khofifah dalam siaran pers, Jumat (16/12/2022).
Dia mengatakan penyerapan anggaran harus dilakukan dengan cepat dan tepat agar kemanfaatan yang diharapkan bisa tercapai maksimal sesuai kebijakan Belanja Negara 2023 yang diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Bupati/wali kota, instansi vertikal maupun OPD di Jatim harus memperkuat sinergi dan kolaborasi. Hal ini penting untuk memberikan signifikansi terhadap produktivitas masyarakat yang tujuannya adalah percepatan peningkatan kualitas SDM dan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.
Khofifah menambahkan, bupati/wali kota juga diminta untuk mengecek kembali program-program perlindungan sosialnya apakah sudah berkontribusi pada kesejahteraan sekaligus penurunan kemiskinan khususnya bagi daerah dengan kemiskinan ekstrem.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jatim, Taukhid mengatakan APBN 2023 ditetapkan dalam situasi yang banyak ketidakpastian sehingga diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Belanja negara di arahkan untuk pendidikan dan kesehatan, penyelesaian proyek strategis nasional, menjaga dan memperkuat jaringan pengaman sosial bagi masyarakat miskin dan rentan, menurunkan kemiskinan ekstrem dan mengurangi kesenjangan,” ujarnya.
