Bisnis.com, MALANG — Penghimpunan pendapatan negara di wilayah kerja Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) berhasil mencapai Rp60,02 triliun atau tumbuh 11,81 persen secara tahunan pada posisi Juli 2022.
Kepala KPPN Malang, Rintok Juhirman, mengatakan pendapatan negara sebesar itu terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp10,09 triliun, kepabeanan dan cukai sebesar R.49,30 triliun dan PNBP sebesar Rp620 miliar.
“Dari sisi belanja negara, sampai dengan Juli 2022 terealisasi sebesar Rp4 triliun atau 51,72 persen dari total pagu sebesar Rp7,74 triliun,” katanya di kantornya, Rabu (31/8/2022).
Bila dibanding dengan periode yang sama tahun lalu mengalami pertumbuhan persentase sebesar 7,08 persen. Realisasi Juli 2021 sebesar Rp4,01 triliun atau 44,64 persen dari total pagu sebesar Rp8,99 triliun.
Dari total realisasi belanja sebesar Rp4 triliun tersebut, untuk belanja pemerintah pusat yang meliputi instansi vertikal kementerian/lembaga sebesar Rp3,03 triliun atau 51,28 persen dari total pagu sebesar Rp5,91 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp973.16 miliar atau 53,15 persen dari pagu sebesar Rp1,83 triliun.
Melalui realisasi APBN KPPN Malang sebesar Rp4 triliun tersebut, diharapkan dapat menjadi stimulus ekonomi dan menciptakan multiplier effect (efek berganda) guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Malang Raya, dan Pasuruan.
Realisasi belanja pemerintah pusat di KPPN Malang sampai dengan Juli 2022 terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp2,16 triliun atau 58,74 persen dari pagu sebesar Rp3,67 triliun dan merupakan yang terbesar persentase realisasinya.
Belanja barang terealisasi sebesar Rp830,29 miliar atau 40,93 persen dari pagu sebesar Rp2,03 triliun. Belanja Modal terealisasi sebesar Rp35,93 miliar atau 18,63 persen dari pagu sebesar Rp192,85 miliar dan merupakan terkecil realisasinya. Belanja bantuan sosial terealisasi Rp7,28 miliar atau 45,73 persen dari pagu sebesar Rp15,92 miliar.
Untuk TKDD di KPPN Malang terdiri atas Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik terealisasi sebesar Rp77.56 miliar atau 24,18 persen dari pagu sebesar Rp320,74 miliar dan merupakan yang terkecil persentase realisasinya.
DAK Non-Fisik telah terealisasi sebesar Rp455,55 miliar atau 64,31 persen dari total pagu sebesar Rp708,33 miliar dan merupakan yang terbesar persentase realisasinya, untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan BOP Kesetaraan yang dikelola oleh Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Dan untuk Dana Desa (DD) terealisasi sebesar Rp440,04 miliar atau 54,86 persen dari total pagu sebesar Rp802,05 miliar.
“KPPN terus mendorong kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pemerintah Daerah untuk mengakselerasi penyerapan dana yang bersumber dari APBN,” ujarnya.
Menurut dia, melalui percepatan realisasi APBN Tahun Anggaran 2022 secara akuntabel oleh Satker dan Pemda mitra kerja KPPN Malang, maka diharapkan dapat bermanfaat guna mendorong pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan agar pandemi Covid-19 segera berakhir.
Ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB), Joko Budi Santoso, menilai pemerintah pusat terus melakukan percepatan belanja, namun hal ini lebih banyak yang bersifat rutinitas, misal gaji pegawai dan belanja barang.
Idealnya, kata dia, belanja modal juga mengalami percepatan, namun data menunjukkan belanja modal baru terealisasi 18,63 persen. Hal ini tentunya pemerintah daerah perlu ditekan lebih keras untuk melakukan percepatan belanja, apalagi ini sudah bulan Agustus, jangan sampai TKKD terparkir di perbankan.
“Apalagi pemerintah daerah juga akan dihadapkan pada gejolak kenaikan BBM yang dapat mempengaruhi capaian pertumbuhan ekonomi pada 2022,” kata Joko yang juga Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan FEB itu.(K24)
