Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Lahan Tidur di Surabaya Ditanami Bahan Pangan

Dari 18 lahan BTKD itu, ada enam lahan yang dikelola oleh kelompok warga.
Seorang warga memanfaatkan lahan tidur untuk ditanam bahan pangan sebagai pengganti beras di Tambak Wedi, Kota Surabaya./Antara-Diskominfo Surabaya.
Seorang warga memanfaatkan lahan tidur untuk ditanam bahan pangan sebagai pengganti beras di Tambak Wedi, Kota Surabaya./Antara-Diskominfo Surabaya.

Bisnis.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya memanfaatkan sejumlah lahan tidur untuk ditanami bahan pangan sebagai pengganti beras sebagai upaya menghadapi ancaman krisis pangan global.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam keterangannya di Surabaya, Rabu (13/7/2022) mengatakan beberapa lahan eks tanah kas desa tersebar di wilayah ini, yang tidak digunakan dimanfaatkan oleh warga setempat, khususnya yang belum bekerja.

"Salah satunya digunakan untuk tanaman pangan, seperti ketela pengganti beras," kata Eri.

Ada 18 lahan bekas tanah kas desa (BTKD) di Surabaya yang ditanami sejumlah tanaman pangan, yakni di BTKD Jambangan, Kelurahan Sumber Rejo, Sambikerep, Lakarsantri, Kelurahan Jeruk RW 03, Persil 12 RW 13 Kelurahan Kebraon, Rusun Warugunung, Wonocolo, Tambak Wedi, Bangkingan, Kutisari Indah Utara, Kutisari Indah Utara VIII Dekat Pasar, Pakal Jalan Kauman, Taman Balas Klumprik, Wonocolo 2, Medokan Asri, Wonocolo 3, dan BTKD Medayu Kosaghra Rungkut.

Dari 18 lahan BTKD itu, ada enam lahan yang dikelola oleh kelompok warga dengan pendampingan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya, di antaranya BTKD Kutisari, BTKD Wonocolo dan BTKD Medokan Asri Kosaghara. "Hasil dari pemanfaatan lahan itu juga akan berkolaborasi dengan koperasi," ujar Eri.

Menurut Eri, bentuk kolaborasi bersama dengan koperasi itu bisa berupa pendampingan dalam menjual hasil panen serta mengenai bagaimana mengatur manajemen keuangan.

"Di situ bagaimana menjual, mengatur keuangan. Itu kalau orang biasa kan agak sulit," katanya.

Kepala DKPP Surabaya Antiek Sugiharti sebelumnya mengatakan pada saat akan membuka lahan BTKD itu, DKPP selalu melibatkan lurah, camat, LPMK, dan masyarakat. Bahkan, ketika melakukan penanaman pihaknya juga melibatkan masyarakat, sehingga perlahan mereka banyak yang tertarik untuk mengelola lahan BTKD itu.

"Makanya, beberapa lahan BTKD milik pemkot yang mengelola adalah warga. Benih dan pupuknya dari kami, tapi yang mengelola adalah warga. Kami hanya melakukan pendampingan dan pengecekan secara berkala. Namun, banyak lahan BTKD yang masih kami kelola dan hasil panennya kami bagikan gratis kepada warga sekitar," kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Editor : Miftahul Ulum
Sumber : Antara
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper