Pemkot Malang Pacu Kemandirian Fiskal Daerah

Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mendorong fiskal daerah semakin mandiri dengan terus mengupayakan penaikan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).
Choirul Anam
Choirul Anam - Bisnis.com 03 Februari 2019  |  16:57 WIB
Pemkot Malang Pacu Kemandirian Fiskal Daerah
Wali Kota Malang Sutiaji (kiri) memeriksa kualitas beras Operasi Pasar (OP) Bulog di gudang milik Bulog pada kegiatan "OP Beras: Ketersediaan Pasokan dan Stabilitas Harga Beras Medium 2019" di Malang, Kamis (3/1/2019). - Bisnis/Choirul Anam

Bisnis.com, MALANG—Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mendorong fiskal daerah semakin mandiri dengan terus mengupayakan penaikan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).

Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan untuk saat ini ketergantungan daerah tersebut pada transfer dari pemerintah berbentuk dana alokasi umum (DAU), masih besar. Namun secara bertahap, ketergantungan tersebut diharapkan semakin berkurang dengan mendorong penerimaan pajak daerah, terutama dari sektor pariwisata dan perdagangan.

“Tahun ini penerimaan PAD Kota Malang diperkirakan mencapai Rp601 miliar, Rp501 miliar bersumber bersumber dari penerimaan pajak daerah,” katanya di sela-sela Peresmian Pusat Kebugaran Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang, Minggu (3/2/2019).

Sampai 2023, diharapkan penerimaan terus meningkat menjadi Rp1,5 triliun, Rp1,2 triliun bersumber dari pajak daerah. Lainnya penerimaan dari pengelolaan parkir yang ditangani badan sendiri, laba dari PDAM dan perusahaan daerah lainnya.

Dengan penerimaan PAD sebesar Rp601 miliar, dia mengakui, keteragantungan Pemkot Malang dari transfer pemerintah pusat masih tinggi karena volume APBD 2019 sebesar Rp2,2 triliun.

Namun jika penerimaan PAD sudah mencapai Rp1,5 triliun, kata dia, maka ketergantungan pada transfer dari pemerintah menjadi berkurang. Jika volume APBD Kota Malang 2023 mencapai Rp3 triliun, maka PAD Kota Malang bisa mencapai 50%.

Dengan kontribusi PAD yang besar, kata dia, maka Pemkot Malang lebih leluasa dalam membelanjakan APBD untuk kepentingan langsung daerah. Contohnya memberikan kesejahteraan pada pegawai serta pembangunan infrastruktur lainnya.

Peningkatan PAD yang besar, dia yakinkan, tidak otomatis harus memberatkan masyarakat dengan tarif yang besar pajak daerah. Upaya memperbesar penerimaan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi. Kuncinya, pendataan yang baik.

Dia mencontohkan, pendataan di Kabupaten Badung, Bali. Upaya menggenjot penerimaan pajak daerah dengan mendata potensi restoran dan hotel.

Selanjutnya pengelola restoran dan hotel diundang untuk saling mengecek silang potensi tamu. Dengan cara itu, penerimaan pajak hotel dan restoran bisa optimal.

“Dengan cara itu, PAD Badung sangat besar. Dari volume APBD Rp7 triliun, sebagian besar justru berasal dari PAD, sebagian kecil dari transfer dari pemerintah pusat. Betul-betul mandiri,” ucapnya.

Untuk menggenjot penerimaan daerah di Kota Malang, maka SDM penghimpun pajak, yakni karyawan BP2D, yang sehat merupakan suatu keniscayaan. “Karena itulah saya apresasi BP2D menyediakan fasilitas pusat kebugaran untuk kesehatan dan kebugaran karyawannya,” ucapnya.

Kepala BP2D Kota Malang Ade Herawanto mengatakan upaya peningkatan penerimaan pajak daerah di sektor hotel dan restoran potensinya sangat besar dengan beroperasinya tol Pandaan-Malang.

Dengan beroperasinya tol, maka kunjungan wisatawan ke Malang akan makin banyak sehingga otomatis mendongkrak penerimaan pajak daerah.

Yang juga akan digarap, penataan papan reklame. Penataan reklame akan meniru Orchad Road Singapura dengan menggunakan media videotron dalam kawasan tertentu sehingga dapat memperindah kota serta menggenjot penerimaan pajak reklame.

“Yang terpenting, untuk mengurangi angka tunggakan, maka tahun ini dilakukan langkah penegakan hukum agar WP dapat memenuhi kewajibannya membayar pajak daerah,” ungkapnya.

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
fiskal, kota malang

Editor : Sutarno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top