Bisnis.com, MALANG — Belanja Transfer ke Daerah (TKD) di wilayah Malang Raya dan Pasuruan telah terealisasi Rp3,6 triliun per 31 Mei 2025, setara 40,54% dari alokasi pagu Rp8,8 triliun.
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang Muhammad Rusna mengatakan untuk pagu terbesar adalah DAU dengan paguRp5 triliun dan realisasi sebesar Rp2,2 triliun (44,18%).
“Pagu terendah adalah Dana Insentif Fiskal dengan pagu sebesar Rp30,7 miliar dan telah terealisasi sebesar Rp7,8 miliar (25,35%),” katanya, Rabu (25/6/2025).
Menurutnya, Dana Bagi Hasil telah terealisasi sebesar Rp270,4 miliar (23,42%), sedangkan DAK Fisik sampai dengan 31 Mei 2025 masih belum terealisasi.
BOK Puskesmas telah terealisasi sebesar Rp9,8 miliar (14,80%), Dana Desa telah disalurkan kepada 737 desa dengan nominal realisasi Rp483,9 Miliar (57,91%), dan DAK Non Fisik telah terealisasi sebesar Rp233,7 miliar (26,19%), serta BOSP telah terealisasi sebesar Rp344,1 miliar (48,73%)
“Realisasi yang paling bagus, Dana Desa yang mencapai 57,91%,” ujarnya.
Baca Juga
Yang perlu menjadi perhatian pemda, kata dia, terkait DAK Fasik yang realisasi masih 0%.
Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai TKD sudah tersalurkan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah desa, namun belanja dari TKD ini harus terus dipercepat agar mampu menjadi stimulus perekonomian daerah.
Dana desa yang terkait dengan ketahanan pangan, kata dia, juga harus dilakukan percepatan, termasuk penyertaan modal pada BUMDesa. Kegiatan ekonomi yang dimotori oleh BUMDesa diharapkan secara agregat membangkitkan ekonomi daerah.
Percepatan belanja daerah dan desa ini akan menjadi motor untuk menggairahkan perekonomian domestik di tengah kebijakan efisiensi anggaran. “Dengan masih belum direalisasikannya DAK fisik, maka dapat berdampak pada program padat karya, padahal program padat karya ini dapat mendorong penyerapan tenaga kerja,” ucapnya. (K24)
