Bisnis.com, SURABAYA — Realisasi transfer ke daerah (TKD) di Jatim terealisasi sebesar Rp19 triliun atau 22,82% dari target sampai akhir Maret 2025.
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur, Dudung Rudi Hendratna, mengatakan realisasi TKD banyak ditopang dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik, dan Dana Desa.
DAK Fisik sampai dengan akhir Maret 2025 belum terdapat penyaluran karena harus memenuhi syarat salur dan pemberlakuan efisiensi yang cukup signifikan, sebesar Rp1,22 triliun dari pagu awal Rp2,1 triliun utamanya untuk Bidang Konektivitas dan Ketahanan Pangan.
"Rincian realisasi TKD, DAU sebesar Rp9,39 triliun untuk mendanai penyelenggaraan layanan publik/ belanja aparatur, DBH sebesar Rp1,95 triliun,“ ucap Dudung Rudi Hendratna dalam keterangan resminya, Minggu (4/5/2025).
Sedangkan insentif fiskal sebesar Rp78,72 miliar, DAK Nonfisik terealisasi Rp4,27 triliun ditopang oleh Dana BOS, difokuskan untuk mendanai belanja pendidikan dan kesehatan.
"Dana Desa tersalurkan sebesar Rp3,34 triliun. Jumlah ini belum maksimal karena banyak Pemerintah Daerah (Pemda) yang belum menyampaikan syarat salurnya," kata dia.
Baca Juga
Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, berharap TKD yang sudah terealisasi dari pemerintah pusat menjadi amunisi untuk memperkuat stimulus perekonomian daerah.
Syaratnya, dana tersebut tidak "parkir" di bank daerah, melainkan segera diserap menjadi anggaran Pemda sesuai dengan program yang telah ditentukan dan tidak kena kebijakan efisiensi.
Menurutnya, penyerapan belanja daerah akan mendorong sektor-sektor ekonomi bergerak, khususnya sektor produktif dan konsumsi sebagai motor penggerak ekonomi domestik.
"Jika ekonomi terus bergeliat, maka akan berdampak pada potensi peningkatan PAD," ucapnya.
