Bisnis.com, SURABAYA — Pemerintah Kota Surabaya telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 pada 10 November 2023.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya, Maria Theresia Ekawati Rahayu menjelaskan, penandatanganan NPHD oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi tersebut berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) No 900.1.9.1/ 16888/Keuda. Surat 2 November 2023 tersebut perihal tentang percepatan penandatanganan NPHD untuk kegiatan Pilkada 2024.
"Sesuai surat Kemendagri, NPHD ditandatangani paling lambat 10 November 2023. Tapi penggunaan anggarannya, baru boleh digunakan setelah tahapan (Pilkada 2024) ditetapkan," katanya dalam rilis, Selasa (21/11/2023)
Maria menjelaskan total nilai dana hibah yang diberikan pemkot kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya untuk Pilkada 2024 sebesar Rp114,551 miliar. Dana tersebut akan dicairkan dalam dua tahap.
"Untuk tahap pertama sebesar Rp51,382 miliar dan tahap kedua Rp63,169 miliar," jelasnya.
Sementara, total dana hibah yang diberikan pemkot kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya untuk Pilkada 2024, sebesar Rp32,642 miliar. Besaran dana tersebut juga akan dicairkan dalam dua tahap. "Untuk tahap pertama sebesar Rp11,101 miliar dan tahap kedua Rp21,532 miliar," ujarnya.
Baca Juga
Ia juga memaparkan bahwa nilai hibah untuk penyelenggaraan Pilkada 2024, pendanaannya dilakukan melalui sharing anggaran bersama Pemprov Jawa Timur. Sebab, Pilkada 2024 juga dilaksanakan serentak bersama dengan Pemilihan Gubernur (Pilgub).
"Karena Pilkada 2024 ini serentak, baik itu pemilihan gubernur, wakil gubernur, wali kota maupun wakil wali kota, maka pendanaannya sharing, antara Pemprov dengan pemerintah kabupaten/kota," imbuhnya.
Maria juga menjabarkan, jika dana hibah untuk Pilkada 2024, dicover melalui APBD Surabaya 2023 dan APBD 2024. Oleh sebabnya, pencairan dana hibah untuk Pilkada 2024 ini dilakukan melalui dua tahapan.
"Jadi pencairannya dua tahap. Di tahap pertama itu pencairannya di 14 hari setelah ditandatangani NPHD, hibah dicairkan minimal 40% dari total anggaran hibah dan sisanya nanti 60% di APBD 2024," paparnya.
Ketua KPU Kota Surabaya, Nur Syamsi menyebutkan anggaran Pilkada 2024 mengalami peningkatan dari pelaksanaan di 2020 yang jumlah anggarannya mencapai Rp101,244 miliar.
Kenaikan anggaran Pilkada Surabaya 2024 lantaran faktor peningkatan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Total DPT di Kota Surabaya untuk pelaksanaan Pilkada 2024 mencapai 2.218.586 jiwa. Sedangkan pada pelaksanaan Pilkada 2020 mencapai 2.089.027 jiwa.
"Kami hitung berapa jumlah anggaran yang disepakati antara pemkot dan KPU dibanding dengan jumlah DPT, sehingga ketemu rasio per pemilih berapa," kata Nur Syamsi.
Sebagai informasi, jumlah DPT Kota Surabaya pada Pilkada 2024, mencapai 2.218.586 jiwa. Jumlah tersebut, terdiri dari 1.078.001 pemilih pria dan 1.140.585 pemilih wanita yang tersebar di 31 wilayah kecamatan Kota Surabaya.
