Bisnis.com, MALANG — Realisasi belanja APBN di wilayah pembayaran KPPN Malang yang meliputi Kota Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Pasuruan, sampai dengan Mei 2023 sebesar Rp5,05 triliun pada posisi Mei 2023.
Kepala KPPN Malang, Rintok Juhirman, mengatakan realisasi belanja sebesar itu berarti mencapai 36,13 persen dari total pagu sebesar Rp13,96 triliun. Bila dibanding dengan periode yang sama tahun lalu, mengalami pertumbuhan persentase sebesar 3,74 persen.
“Realisasi belanja APBN pada Mei 2022 sebesar Rp2,52 triliun atau 32,39 persen dari total pagu sebesar Rp7,77 triliun,” katanya, Kamis (22/6/2023) .
Dari total realisasi belanja sebesar Rp5,05 triliun tersebut, kata dia, untuk belanja pemerintah pusat yang meliputi instansi vertikal kementerian/lembaga sebesar Rp2,05 triliun atau 34,54 persen dari total pagu sebesar Rp5,93 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp3,01 triliun atau 37,30 persen dari pagu sebesar Rp8,07 triliun.
Secara lebih detail, dia menegaskan, realisasi belanja pemerintah pusat di KPPN Malang sampai dengan Mei 2023 terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp1,41 triliun atau 38,94 persen dari pagu sebesar Rp3,62 triliun.
Belanja barang terealisasi sebesar Rp605,00 miliar atau 29,48 persen dari pagu sebesar Rp2,05 triliun. Belanja Modal terealisasi sebesar Rp22,58 miliar atau 4,27 persen dari pagu sebesar Rp233,04 miliar.
Baca Juga
Belanja bantuan sosial terealisasi sebesar Rp7,64 miliar atau 47,46 persen dari pagu sebesar Rp16,09 miliar dan merupakan yang terbesar persentase realisasinya.
Untuk TKD di KPPN Malang, telah terealisasi sebesar Rp3,01 triliun atau 37,30 persen dari total pagu sebesar Rp8,07 triliun.
Rincinya, DAU sebesar Rp1,87 triliun, DBH sebesar Rp208,49 miliar, DAK Non Fisik sebesar Rp578,43 miliar, Dana Desa sebesar Rp318,70 miliar dan Dana Insentif Fiskal sebesar Rp26,16 miliar. DAK Fisik belum terdapat realisasi dari pagu sebesar Rp261,60 miliar.
Di sisi Pendapatan Negara lingkup KPPN Malang sampai Mei 2023, kata dia, secara agregat terealisasi sebesar Rp48,09 triliun dan tumbuh sebesar 2,41 persen secara tahunan (yoy).
Pendapatan tersebut terdiri atas perpajakan sebesar Rp10,25 triliun, kepabeanan dan cukai sebesar Rp37,39 triliun merupakan penyumbang terbesar, dan PNBP sebesar Rp439,94 miliar.
Dia berharap, melalui realisasi APBN KPPN Malang sebesar Rp5,05 triliun tersebut, diharapkan dapat menjadi stimulus ekonomi dan menciptakan efek berganda guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Malang Raya dan Pasuruan.
“KPPN terus mendorong kepada para kuasa pengguna anggaran (KPA) dan pemerintah daerah agar berupaya secara maksimal dalam mengakselerasi penyerapan dana yang bersumber dari APBN secara akuntabel, guna mendorong pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.(K24)
