Bisnis.com, SURABAYA - Pengusaha mal dan pusat perbelanjaan di Jawa Timur memastikan akan menyerap tenaga kerja warga ber-KTP Surabaya minimal 40 persen sejalan dengan komitmennya bersama Pemkot Surabaya.
Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jatim, Sutandi Purnomosidi hingga saat ini rata-rata mal di Surabaya sudah melakukan penyerapan tenaga kerja ber-KTP Surabaya sekitar 50 - 95 persen.
“APPBI Jatim bersama Disperinaker Surabaya akan berkoordinasi dengan tenant-tenant di mal yang membutuhkan tenaga kerja. Kami optimistis warga Surabaya bisa bekerja di mal langsung,” katanya, Senin (27/3/2023).
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pihaknya telah mengumpulkan sebanyak 33 pengelola mal di Surabaya untuk membahas percepatan penanganan pengangguran dan penyerapan tenaga kerja.
“Pengangguran di Surabaya bukan hanya tugas pemerintah, akan tetapi juga ada kontribusi dari para investor. Saya ingin membuka peluang investasi di Surabaya, akan tetapi saya juga ingin investasi itu tadi berdampak pada warga," katanya.
Menurutnya, peluang investasi di Surabaya harus bisa berdampak pada warga, baik itu dari sektor lapangan pekerjaan, maupun bentuk CSR untuk pembangunan kota.
Baca Juga
“Jadi bagaimana pemerintah itu bisa merangkul semua pihak, memberikan kepastian dan jaminan, sehingga para investor ini juga menggerakkan perekonomian, mengurangi kemiskinan, dan pengangguran di kota ini," imbuhnya.
Dia menambahkan, saat ini ada 80-95 persen mal di Kota Pahlawan yang menyerap tenaga kerja asal Surabaya. Namun begitu, Eri meminta kepada warga Surabaya untuk tidak berharap mendapatkan gaji di atas upah minimum kota (UMK), karena tidak semua rekrutmen ada di bawah naungan pihak mal.
“Tidak semua gaji di mal itu UMK, karena tidak semua tenant adalah pengusaha besar, karena ada juga UMKM, dan ada juga yang baru merintis,” imbuhnya.
Eri menyebutkan, saat ini angka pengangguran di Surabaya sebesar 7 persenan, turun dari sebelumnya sebesar 9,7 persen. Ia menargetkan angka pengangguran bisa terus turun menjadi 4 persen tahun ini, dan angka kemiskinan diharapkan menjadi 2 persen.
