Bisnis.com, SURABAYA - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Jatim mencatat penyaluran kredit program usaha ultra mikro (UMi) di Jatim hingga 31 Januari 2023 mencapai 6.749 debitur atau tumbuh 92,78 persen (yoy).
Kepala Kanwil DJPb Kemenkeu Jatim, Taukhid mengatakan secara nominal penyaluran program kredit UMi di Jatim hingga 31 Januari 2023 ini telah mencapai Rp27,63 miliar atau tumbuh 99 persen (yoy).
“Pembiayaan ultra mikro ini merupakan sebuah program bantuan sosial lanjutan yang menyasar usaha mikro pada lapisan terbawah yang belum bisa diberikan fasilitas perbankan melalui KUR, atau usaha ultra mikro yang tidak bankable,” jelasnya dalam virtual Konferensi Pers Asset & Liability Committee (ALco) Regional Jatim, Senin (27/2/2023).
Adapun sumber pendaan UMi berasal dari APBN dan kontribusi lembaga keuangan daerah. Besaran pinjaman yang difasilitasi UMi yakni tidak lebih dari Rp10 juta per orang.
Dalam kesempatan itu, Taukhid juga memaparkan realisasi APBN regional di Jatim hingga 31 Januari 2023 untuk pendapatan negara tercatat sebesar Rp23,274 triliun setara 9,07 persen dari target sebesar Rp256,65 triliun. Jumlah tersebut tumbuh 24,84 persen dibandingkan periode sama tahun lalu.
Taukhid memerinci, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp10,218 triliun atau 10,03 persen dari target dengan rincian penerimaan pajak penghasilan terealisasi 8,38 persen, penerimaan PPN sebesar 11,20 persen, PBB sebesar 1,3 persen dan pajak lainnya sebesar 7,46 persen.
Baca Juga
Selanjutnya, realisasi penerimaan Bea dan Cukai mencapai Rp12,66 triliun atau 8,45 persen yang ditopang pertumbuhan penerimaan cukai, bea keluar, dan bea masuk. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp0,39 triliun atau mencapai 8,14 persen dari target, dan secara nominal tumbuh 33,7 persen (yoy).
Sementara, realisasi belanja negara mencapai Rp6,36 triliun atau setara 5,23 persen, dan secara nominal turun -11,49 persen (yoy). Lebih rinci, realisasi belanja Kementerian /Lembaga (k/l) mencapai Rp1,32 triliun setara 3,01 persen dari target dan meningkat 11,90 pesen (yoy).
Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp5,04 triliun setara 6,48 persen, dan secara nominal turun -16,09 persen (yoy). Pertumbuhan ditopang realisasi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Desa, sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisk, DAK Non Fisik, dan DID belum terdapat realisasi hingga akhir Januari 2023.
“Sehingga surplus anggaran Regional Jatim mencapai Rp16,91 triliun atau naik 47,64 persen (yoy). Hal ini menunjukkan signifikansi kontribusi perekonomian Jatim terhadap perekonomian nasional dan akselerasi pemulihan perekonomian Jatim,” imbuh Taukhid.
