Bisnis.com, MALANG — Realisasi pendapatan daerah konsolidasian se-Jatim sebesar Rp7,65 triliun pada posisi akhir Januari 2023 atau sebesar 6,39 persen dari target.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Jatim, Taukhid, mengatakan secara nominal pendapatan tumbuh sebesar 16,71 persen (yoy). Penerimaan sebesar itu, didominasi oleh pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (TKDD) sebesar Rp5,29 triliun atau 69,14 persen dari total pendapatan daerah.
“Pendapatan asli daerah (PAD) mencapai sebesar Rp2,36 triliun dan pendapatan lainnya sebesar Rp4,8 miliar,” katanya, pada Konferensi Pers Alco Regional Jawa Timur secara hybrid, Senin (27/2/2023).
Sedangkan realisasi belanja daerah konsolidasian, kata dia, mencapai Rp2,39 triliun atau sebesar 1,87 persen, tumbuh sebesar 15,28 persen (yoy).
Realisasi belanja didominasi komponen belanja pegawai sebesar 75,71 persen dari total belanja daerah, realisasi belanja barang jasa sebesar 1,00 persen, realisasi belanja nodal sebesar 0,08 persen, realisasi belanja bunga sebesar 2,45 persen.
Selanjutnya, realisasi belanja hibah sebesar 0,04 persen, belanja Bansos sebesar 0,66 persen, realisasi belanja tak terduga sebesar 0,24 persen dan realisasi belanja transfer sebesar 1,28 persen.
Baca Juga
“Belum ada realisasi belanja subsidi. Sampai dengan 31 Januari 2023 terdapat surplus APBD konsolidasian sebesar Rp5,26 triliun atau tumbuh sebesar 17,37 persen dibandingkan periode yang sama tahun yang lalu,” katanya.
Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai dana TKDD yang sudah ditransfer pemerintah pusat belum dibelanjakan secara optimal oleh pemerintah daerah. Belanja daerah di Januari masih didominasi belanja pegawai (gaji).
Menurut dia, seharusnya pemerintah daerah harus mempercepat sejak awal tahun bukan justru melempem. Belanja di luar gaji masih sangat rendah. Hal itu terus berulang setiap tahun sehingga APBD kurang memiliki daya dorong untuk pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah daerah, kata dia, seharusnya sudah dapat mengakselerasi program-program produktif harus sudah berjalan, namun melihat serapan anggaran tersebut tampaknya kinerjanya masih melempem, terjebak pada rutinitas dan APBD hanya terparkir di perbankan
“Oleh karena itu perlu supervisi yang lebih tegas dari pemerintah pusat dan good will dari kepala daerah untuk mendobrak siklus penyerapan anggaran yang melempem di triwulan I/2023,” ujar Joko yang juga Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi FEB UB itu.(K24)
