Bisnis.com, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memperkuat fungsi Perum Bulog sebagai penyedia Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang tidak boleh kurang dari 1,2 juta ton sebagai salah satu upaya mengendalikan inflasi tahun ini, khususnya pada saat Ramadan dan Lebaran.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan komoditas beras dalam beberapa bulan terakhir memang mengalami kenaikan harga yang disebabkan oleh penurunan stok beras Bulog dari 63.000 ton pada Desember 2022 menjadi 40.000 ton pada Januari 2023.
Namun, lanjutnya, saat ini Jatim telah memasuki musim panen padi dengan jumlah produksi beras 40.000 ton pada minggu kedua Februari, dan minggu ketiga 60.000 ton dan minggu keempat ada 70.000 ton.
“Lalu Maret nanti kita akan ada stok beras mencapai 1,50 juta ton, jadi sekarang bagaimana distribusinya digencarkan, dan dipastikan tidak ada kekosongan di masing-masing pasar, apalagi 23 Maret nanti Ramadan kita lakukan persiapan stok logsitik,” jelasnya seusai menghadiri High Level Meeting TPID Jatim, Senin (20/2/2023).
Selain itu, lanjutnya, dalam mengendalikan inflasi ini, secara on-farm perlu dilakukan peningkatan ketersediaan pasokan dengan menggalakkan masa tanam lebih cepat, penyerapan gabah petani, penyusunan pola tanam dengan pendekatan teknologi pertanian terpadu, serta optimalisasi pengamanan produksi.
“Program Kerja sama Antar Daerah (KAD) juga perlu ditingkatkan agar bisa saling memasok komoditas antar daerah. Selain itu kita dorong digitalisasi pemasaran produk pertanian dan adanya food station,” jelasnya.
Baca Juga
Khofifah juga meminta seluruh kabupaten/kota untuk menggelar operasi pasar yang dilakukan sewaktu-waktu bila komoditas tertentu mengalami kenaikan harga. Pemprov Jatim sendiri juga telah menyiapkan subsidi ongkos angkut guna menekan harga komoditas tertentu yang dapat menyebabkan inflasi.
Menurutnya, hal yang tidak kalah penting dalam mengendalikan inflasi tahun ini Pemprov Jatim bersama Pemkab/pemkot dan satgas pangan harus melakukan sinergi dan koordinasi dengan Gapoktan, Perkumpulan Penggilingan Padi (Perpadi), distributor dan Bulog agar terwujud stabilitas pasokan dan harga pangan di Jatim.
Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jatim, Budi Hanoto menambahkan komoditi yang perlu diwaspadai sebagai penyebab inflasi adalah hortikultura. Untuk itu peran program KAD diyakini bisa menahan laju inflasi daerah maupun nasional.
“KAD menjadi andalan, jadi ketika Jatim ada surplus komoditas tertentu akan dibawa ke daerah lain terutama Indonesia Timur, dan sebaliknya ketika Jatim kekurangan pasokan akan disuplai dari daerah lain,” ujarnya.
Budi mengatakan, dalam menggelar operasi pasar pun perlu dilakukan kalkulasi yang tepat dengan pertimbangan, waktu, jumlah dan tempat yang tepat, serta komoditasnya yang menyesuaikan gejolak pasar saat itu.
“Waktu yang tepat untuk operasi pasar bisa dilihat dari pemantauan harga di pasar-pasar, dan tepat yang tepat ya di pasar. Nah operasi pasar ini juga akan lebih efektif kalau kerja sama melalui Bakorwil,” imbuhnya.