Bisnis.com, MALANG - Alokasi APBN se-wilayah pembayaran KPPN dipatok Rp9,76 triliun pada tahun ini, naik bila dibandingkan pada 2022 yang mencapai Rp7,77 triliun.
Kepala KPPN Malang, Rintok Juhirman, mengatakan terkait realisasi belanja APBN di wilayah pembayaran KPPN Malang yang meliputi Kota Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Pasuruan pada Januari 2023 mencapai Rp797,51 miliar atau 8,1 persen dari total pagu.
“Bila dibanding dengan periode yang sama tahun lalu, mengalami pertumbuhan persentase sebesar 5,59 persen dari realisasi Januari 2022 sebesar Rp200,51 miliar atau 2,58 persen dari total pagu sebesar Rp7,77 triliun,” katanya, Minggu (5/2/2023).
Dari total realisasi belanja sebesar Rp797,51 miliar tersebut, kata dia, untuk belanja pemerintah pusat yang meliputi instansi vertikal kementerian/lembaga sebesar Rp205,32 miliar atau 3,50 persen dari total pagu sebesar Rp5,86 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp592,19 miliar atau 15,19 persen dari pagu sebesar Rp3,90 triliun.
Melalui realisasi APBN KPPN Malang sebesar Rp.797,51 miliar tersebut, menurut dia, diharapkan dapat menjadi stimulus ekonomi dan menciptakan multiplier effect (efek berganda) guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Malang Raya dan Pasuruan.
Secara lebih detail, realisasi belanja pemerintah pusat di KPPN Malang sampai dengan Januari 2023 terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp186,07 miliar atau 5,13 persen dari pagu sebesar Rp3,62 triliun. Angka ini merupakan yang terbesar persentase realisasinya.
Baca Juga
Belanja barang terealisasi sebesar Rp18,67 miliar atau 0,93 persen dari pagu sebesar Rp2,00 triliun. Belanja modal terealisasi sebesar Rp576,69 juta atau 0,27 persen dari pagu sebesar Rp.216,64 miliar. Belanja bantuan sosial belum terdapat realisasi dari pagu sebesar Rp16,09 miliar.
Untuk TKD di KPPN Malang Januari 2023, menurut dia, telah terealisasi sebesar Rp592,19 miliar atau 15,19 persen dari total pagu sebesar Rp3,90 triliun, terdiri atasi DAU sebesar Ro590,41 miliar dan DBH sebesar Rp1,78 miliar.
Di sisi pendapatan negara lingkup KPPN Malang sampai Januari 2023, kata Rintok, secara agregat terealisasi sebesar Rp9,76 triliun dan tumbuh sebesar 19,06 persen (yoy), terdiri atas perpajakan sebesar Rp1,89 triliun, Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp7,84 triliun dan PNBP sebesar Rp34,12 miliar.
Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai pada awal 2023, belanja pemerintah pusat dan daerah masih terjebak pada rutinitas.
Idealnya belanja pemerintah pusat dan daerah tancap gas sehingga dapat menjadi stimulus yang efektif bagi perekonomian 2023. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya belanja pemerintah pusat yang masih di bawah 1 persen, bahkan bansos belum terealisasi.
Hal yang sama juga terjadi di pemerintah daerah, menurut dia, pola penyerapan anggaran yang kurang ideal terus berulang. Oleh karena itu, supervisi harus terus dilakukan terkait perencanaan dan penganggaran yang baik sehingga pola lama dalam penyerapan anggaran dapat berangsur membaik.
Di sisi lain, kata Joko, penerimaan cukai pada awal tahun sudah melejit meski bayang bayang kenaikan tarif cukai dapat menggerogoti IHT di wilayah Malang dan sekitarnya.
Untuk memompa penerimaan cukai agar terus melejit, dia mengusulkan, pemerintah harus lebih fokus membenahi kemudahan administrasi cukai dengan meninjau ulang aturan yang tumpang tindih sehingga merugikan perusahaan IHT yang patuh dan memperlebar potensi kehilangan cukai karena maraknya rokok ilegal. Kemudahan administrasi menjadi salah satu daya tarik mengurangi rokok ilegal.(K24)
