Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Realisasi Belanja APBN di Malang Raya Rp5,95 Triliun

Realisasi sampai dengan Oktober 2022 sebesar Rp5,95 triliun atau 76,33 persen dari total pagu sebesar Rp7,79 triliun.
Choirul Anam
Choirul Anam - Bisnis.com 17 November 2022  |  17:49 WIB
Realisasi Belanja APBN di Malang Raya Rp5,95 Triliun
Petugas menyusun tumpukan uang. - Antara/Muhammad Adimaja
Bagikan

Bisnis.com, MALANG — Realisasi belanja APBN di wilayah pembayaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Malang yang meliputi Kota Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Pasuruan, sampai dengan Oktober 2022 sebesar Rp5,95 triliun atau 76,33 persen dari total pagu sebesar Rp7,79 triliun.

Kepala KPPN Malang, Rintok Juhirman, mengatakan bila dibanding dengan periode yang sama tahun lalu, mengalami pertumbuhan persentase sebesar 8,92 persen, yakni Rp6,06 triliun atau 67,42 persen dari total pagu sebesar Rp8,99 triliun.

Untuk belanja pemerintah pusat yang meliputi instansi vertikal kementerian/lembaga sebesar Rp4,42 triliun atau 74,04 persen dari total pagu sebesar Rp5,96 triliun dan transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp153 triliun atau 83,84 persen dari pagu sebesar Rp1,83 triliun.

“Melalui realisasi APBN KPPN Malang sebesar Rp5,95 triliun tersebut, diharapkan dapat menjadi stimulus ekonomi dan menciptakan multiplier effect (efek berganda) guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Malang Raya dan Pasuruan,” katanya, Kamis (17/11/20220).

Secara lebih detail, realisasi Belanja pemerintah pusat di KPPN Malang sampai dengan Oktober 2022 terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp2,96 triliun atau 82,00 persen dari pagu sebesar Rp3,61 triliun, terbesar persentase realisasinya. Belanja barang terealisasi Rp1,35 triliun atau 64,24 persen dari pagu sebesar Rp2,11 triliun.

Belanja modal terealisasi sebesar Rp93,06 miliar atau 39,38 persen dari pagu sebesar Rp236,32 miliar dan merupakan terkecil realisasinya. Sementara itu, belanja bantuan sosial terealisasi Rp13,14 miliar atau 82,55 persen dari pagu sebesar Rp15,92 miliar.

Untuk TKDD di KPPN Malang terdiri atas Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terealisasi sebesar Rp202,14 miliar atau 63,02 persen dari pagu sebesar Rp320,74 miliar dan merupakan yang terkecil persentase realisasinya.

DAK Non-Fisik telah terealisasi sebesar Rp676,21 miliar atau 96,17 persen dari total pagu Rp703,12 miliar, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan BOP Kesetaraan yang dikelola oleh Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Dana Desa (DD) terealisasi sebesar Rp652,43 miliar atau 81,34 persen dari total pagu sebesar Rp802,05 miliar dan merupakan yang terbesar persentase realisasinya,

Menurut dia, di sisi Pendapatan Negara lingkup KPPN Malang sampai Oktober 2022, secara agregat terealisasi sebesar Rp86,05 triliun dan tumbuh sebesar 15,67 persen (y-o-y), terdiri atas perpajakan sebesar Rp16,06 triliun, kepabeanan dan cukai sebesar Rp68,96 triliun, dan PNBP sebesar Rp1,03 triliun.

“Kami terus mendorong kepada kuasa pengguna anggaran (KPA) dan pemerintah daerah untuk mengakselerasi penyerapan dana yang bersumber dari APBN,” ujarnya.

Melalui percepatan realisasi APBN Tahun Anggaran 2022 secara akuntabel oleh Satker dan Pemda mitra kerja KPPN Malang, kata dia, maka diharapkan dapat bermanfaat guna mendorong pemulihan ekonomi.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai realisasi belanja modal baru terealisasi 39,38 persen dengan waktu tersisa kurang dari dua bulan, maka dibutuhkan effort yang tinggi untuk penyerapan mendekati 100 persen sampai akhir tahun. Jika tidak belanja ini akan menjadi Silpa.

Jika Silpa tinggi, maka mengindikasikan lemahnya sinkronisasi antara perencanaan dengan penganggaran. Pengawasan dan supervisi untuk kegiatan bersifat fisik perlu ditingkatkan agar penyerapan kegiatan selesai tepat waktu dan anggaran dapat terserap optimal.

Pada triwulan IV, kata dia, biasanya pemerintah daerah sibuk menyerap anggaran dengan berbagai aktivitas rapat koordinasi di berbagai hotel, di satu sisi menggairahkan perhotelan dan pariwisata, tetapi di satu sisi dapat dipertanyakan efektivitas rapat-rapat di hotel terhadap kinerja pemerintah daerah.(K24)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

malang pasuruan belanja pemerintah belanja apbn
Editor : Miftahul Ulum
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top