Bisnis.com, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menjalankan sejumlah strategi penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak terutama sapi yang hingga kini tingkat kesembuhannya mencapai 96,36 persen.
Adhy Karyono, Sekretaris Daerah Provinsi Jatim sekaligus Ketua Satgas PMK Jatim mengatakan bahwa dalam mendukung pengendalian PMK, Jatim telah menjalankan program vaksinasi PMK.
“Selain melakukan vaksinasi ternak, Pemprov Jatim juga melakukan kegiataan pemberian tanda pada ternak yang sudah mendapatkan vaksinasi atau pengobatan untuk memberikan kepastian kesehatan hewan kepada masyarakat. Hingga 6 Desember 2022 sudah ada penandaan ternak dengan eartag ber-barcode sebanyak 667.908 ekor,” jelasnya, Rabu (21/12/2022).
Data Satgas Penanganan PMK Jatim mencatat, per 20 Desember 2022, realisasi vaksinasi PMK tahap I - IV pada ternak secara total telah mencapai 2,5 juta dosis atau setara 82 persen dari alokasi vaksin sebanyak 3,1 juta dosis.
Dari total realisasi tersebut, terdapat vaksin mandiri yang dilakukan PT Greenfields Indonesia sebanyak 39.150 dosis atau mencapai 90 persen dari alokasi mandiri.
Adhy menambahkan, Pemprov Jatim juga telah memberikan bantuan untuk meringankan beban peternak yang hewannya terdampak PMK. Bantuan yang diberikan berupa Uang Rp10 juta bagi setiap ekor ternak sapi yang dipotong bersyarat akibat PMK. Pemberian bantuan ini sudah disalurkan sebanyak 3.468 ekor sapi per 6 Desember 2022.
Baca Juga
Adapun data Satgas Penanganan PMK di Jatim per 20 Desember 2022 mencatat total kasus PMK kumulatif mencapai sebanyak 192.140 kasus atau bertambah 7 ekor kasus baru dari hari sebelumnya.
Dari total kumulatif tersebut, sebanyak 185.189 ekor ternak telah sembuh atau setara 96,39 persen, dan sebanyak 512 ekor masih sakit atau 0,26 persen atau bertambah 7 ekor sembuh.
Sementara itu, kasus hewan mati akibat PMK secara total mencapai 3.961 ekor atau 2,06 persen dan kini tidak ada penambahan kasus mati, serta jumlah hewan potong paksa akibat PMK yakni sebanyak 2.478 ekor atau 1,29 persen dan tidak ada penambahan.
“Penanganan PMK di Jatim ini juga tidak lepas dari para petugas yang terlibat seperti tenaga kesehatan hewan sebanyak 950 dokter hewan, 1.500 paramedik, 1.000 orang tenaga kesehatan dari unsur non pemerintah, serta nakes dari Polri,” imbuh Adhy.
