Bisnis.com, MALANG — Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Malang tersedia 22 gerai dengan total 197 jenis layanan yang berlokasi di lantai 3 Mal Alun-Alun Kota Malang.
Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, mengatakan pada awal Januari 2022, baru terdapat 14 gerai dan 180 layanan. Beberapa gerai baru di antaranya SIM Corner, Bea Cukai, Kantor Pertanahan, Dinas PUPRPKP, dan PPID Dinas Kominfo.
“MPP Merdeka Kota Malang juga dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti perpustakaan, ruang bermain anak, ruang laktasi, ruang kesehatan, dan ruang tunggu yang nyaman untuk mendukung penciptaan iklim yang kondusif bagi kemudahan berusaha di Kota Malang,” katanya di Malang, sela-sela peresmian secara virtual dalam Pencanangan Reformasi Birokrasi Tematik dan Peresmian 26 MPP dari Istana Wakil Presiden, Senin (5/12/2022).
Wapres, Ma'ruf Amin, menegaskan saat ini Reformasi Birokrasi Nasional telah memasuki tahap ketiga periode 2021-2024 untuk mewujudkan birokrasi dinamis menuju birokrasi kelas dunia sehingga sudah saatnya meninggalkan pola kerja lama yang hirarkis, linier dan monoton yang telah mengakar agar tidak tertinggal.
"Masih banyak tantangan yang harus dijawab untuk merealisasikan hal tersebut. Kita bersyukur saat ini terdapat 77 Mal Pelayanan Publik, yang sudah diresmikan di kabupaten/kota seluruh Indonesia ditambah 26 yang akan kita resmikan hari ini," katanya.
Ke depan, Wapres menekankan, diperlukannya terobosan MPP yang lebih dinamis dengan mengoptimalkan platform digital, sinkronisasi dan deregulasi peraturan, penyempurnaan sistem perizinan berusaha secara elektronik melalui OSS, dukungan anggaran.
Baca Juga
Merespons hal tersebut, Wali Kota Malang, Sutiaji, menyatakan kesiapannya menindaklanjuti arahan Wapres. "Komitmen kami MPP tidak berhenti di sini. Terus dan terus harus kita kembangkan. Ya gerainya, ya layanannya, ya integrasi antar layanannya. Tadi Pak Wapres juga sudah singgung MPP Digital, ini harus direspons cepat pula. Apalagi kita ini satu dari sembilan daerah pilot project Reformasi Birokrasi Tematik Pengentasan Kemiskinan nasional," tegas Sutiaji.
Dia menambahkan, langkah tindak lanjut juga siap dilakukan dalam mewujudkan agenda tematik tumbuh kembang investasi lewat deregulasi dan perombakan paradigma perijinan dari semua jenis.
Wawali Malang, Sofyan Edi Jarwoko, menambahkan MPP memegang peran penting dalam reformasi birokrasi yang menyeluruh dari hulu hingga hilir, untuk mewujudkan kepuasan masyarakat.
"Tentu keberadaan fasilitas ini menjadi kebanggaan dan energi baru dalam mewujudkan penyediaan layanan publik yang semakin baik, efektif, efisien dan optimal. Setelah hampir satu tahun, alhamdulillah animo masyarakat sangat besar. Tenan yang tersedia sudah mewakili sebagian besar kebutuhan masyarakat," ujarnya. (K24)
