Bisnis.com, MALANG — Realisasi belanja APBN di wilayah pembayaran Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang yang meliputi Kota Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Pasuruan, mencapai Rp5,20 triliun atau 66,58 persen dari total pagu sebesar Rp7,81 triliun per September 2022.
Kepala KPPN Malang, Rintok Juhirman, mengatakan realisasi sebesar itu bila dibanding dengan periode yang sama tahun lalu tumbuh 6,87 persen. September 2021, realisasinya Rp5,37 triliun atau 59,71 persen dari total pagu Rp8,99 triliun.
“Dari total realisasi belanja sebesar Rp5,20 triliun tersebut, untuk belanja pemerintah pusat yang meliputi instansi vertikal kementerian/lembaga sebesar Rp3,95 triliun atau 66,00 persen dari total pagu sebesar Rp5,95 triliun dan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp1,13 triliun atau 68,46 persen dari pagu sebesar Rp1,83 triliun,” katanya, Rabu (12/10/2022).
Melalui realisasi APBN KPPN Malang sebesar Rp5,20 triliun tersebut maka diharapkan dapat menjadi stimulus ekonomi dan menciptakan multiplier effect (efek berganda) guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Malang Raya dan Pasuruan.
Secara lebih detail, realisasi belanja pemerintah pusat di KPPN Malang sampai dengan September 2022 terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp2,69 triliun atau 74,02 persen dari pagu sebesar Rp3,63 triliun dan merupakan yang terbesar persentase realisasinya.
Belanja barang Rp1,18 triliun atau 55,93 persen dari pagu sebesar Rp2,10 triliun. Belanja modal Rp71,79 miliar atau 30,81 persen dari pagu sebesar Rp232,99 miliar dan merupakan terkecil realisasinya.
Baca Juga
Belanja bantuan sosial terealisasi Rp13,14 miliar atau 82,55 persen dari pagu sebesar Rp15,92 miliar.
TKDD di KPPN Malang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terealisasi sebesar Rp109,88 miliar atau 34,26 persen dari pagu sebesar Rp320,74 miliar dan merupakan yang terkecil persentase realisasinya.
DAK Non-Fisik telah terealisasi sebesar Rp504,49 miliar atau 71,75 persen dari total pagu sebesar Rp703,12 miliar untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan BOP Kesetaraan yang dikelola oleh Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
“Untuk Dana Desa (DD) terealisasi sebesar Rp.635,60 miliar atau 79,25 persen dari total pagu sebesar Rp802,05 miliar dan merupakan yang terbesar persentase realisasinya,” katanya.
Di sisi Pendapatan Negara lingkup KPPN Malang sampai bulan September 2022, secara agregat terealisasi sebesar Rp76,64 triliun dan tumbuh sebesar 17,08 persen (YoY), terdiri atas perpajakan sebesar Rp14,10 triliun, Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp61,63 triliun, dan PNBP sebesar Rp0,91 triliun.
“KPPN Malang terus mendorong kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pemerintah Daerah untuk mengakselerasi penyerapan dana yang bersumber dari APBN,” ucapnya.
