Bisnis.com, PASURUAN — Angka stunting di Kab. Pasuruan berhasil ditekan menjadi 18,10 persen dari target yang ditetapkan Pemprov Jatim sebesar 21,1 persen pada 2021.
Bupati Pasuruan, M. Irsyad Yusuf, mengatakan pada 2020 angka stunting di daerah tersebut sebesar 21,51 persen, namun tahun ini bisa diturunkan menjadi 18,10 persen, lebih rendah dari target Pemerintah Provinsi sebesar 21,1 persen.
“Tidak bisa kalau yang kita lakukan hanya standar-standar saja. Tapi harus ada percepatan sehingga bisa menurunkan angka stunting. Saya sangat apresiasi usaha yang dilakukan teman-teman penyuluh KB dalam upaya percepatan penurunan angka stunting,” ungkapnya, Kamis (9/12/2021).
Dia menegaskan, untuk menurunkan angka kasus stunting atau masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi yang berakibat terganggunya pertumbuhan pada anak, Pemerintah Kabupaten Pasuruan menggulirkan beberapa program. Upaya percepatan dalam menekan kasus gizi buruk tersebut dilakukan secara kolaboratif, melibatkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Diseminasi Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2021 dan Sosialisasi Perpres No 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Pasuruan, kata dia, ada beberapa poin penting, yakni Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DKBPP) harus lebih mengoptimalkan sinergi dan kolaborasi bersama OPD yang berhubungan seperti Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial dan instansi terkait lainnya.
“Beberapa waktu lalu, saya terima tamu dari Bappenas yang menyampaikan tentang tugas Pemda dalam upaya menekan stunting. Maka dari itu butuh kolaborasi untuk gerakan percepatan dalam menurunkan angka stunting. Saya akan jalankan gerakan Kasih Bersanding Mesra, akronim dari Keluarga Bersih Bersama Sadari Stunting Menuju Keluarga Sejahtera,” ucapnya.
Baca Juga
Menurut Bupati, agar simbiosis mutualisme antar-OPD tersebut tepat sasaran dan sesuai target, dibutuhkan pemetaan rancangan strategi yang benar-benar matang, baik secara pembagian tugas, pelaksanaan teknis di lapangan maupun tahapan monitoring hasil program kegiatan.
“Pelaksanaannya dibutuhkan koordinasi dan kerjasama antara Dinas KBPP dengan Dinas Peternakan, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Dinas PERKIM dan dinas terkait lainnya. Harus sinergi kolaborasi dengan semuanya. Sehingga nanti rumusan-rumusan strategi harus dilaksanakan oleh OPD terkait,” ungkapnya.
Dia berharap, ikhtiar dalam mengurangi kasus stunting terlaksana maksimal. Targetnya, mampu menurunkan angka gizi buruk di Kabupaten Pasuruan, meski secara prevalensi stunting berdasarkan bulan timbang dari tahun ke tahun mengalami penurunan.
Dia juga menekankan, penurunan stunting merupakan bagian dari visi dan misi Bupati yakni pembangunan berbasis keluarga. “Pembangunan harus dimulai dari data dulu. Data itu penting untuk menyusun sebuah program dan kolaborasi antar dinas. Sehingga hasilnya bisa tepat sasaran,” ucapnya(K24).
