Bisnis.com, PASURUAN — Pemkab Pasuruan mendukung pembentukan Badan Otorita Pariwisata-Bromo Tengger Semeru atau BOP-BTS dengan kesediaan membantu dalam hal pembebasan lahan.
Bupati Pasuruan, M. Irsyad Yusuf, menginstruksikan asisten hingga kepala OPD terkait agar membantu pemerintah dalam hal pembebasan lahan untuk keperluan pembentukan BOP-BTS.
"Saya minta Pak asisten dan semua kepala OPD terkait untuk bisa menindaklanjuti apa yang diinginkan oleh pemerintah pusat dalam mengembangkan sektor pariwisata di kawasan TNBTS," ucapnya, Jumat (12/11/2021).
Asdep Akses Permodalan Parekraf Kemenko Marves, Suparman, menjelaskan kunjungannya ke Kabupaten Pasuruan sebagai upaya penjajakan awal dalam rangka melihat kesiapan Pemda dalam mengusulkan lahan-lahan mana saja yang nanti akan dijadikan kawasan otoritatif dan koordinatif.
Sebelum menentukan kawasannya, ia meminta agar Pemkab Pasuruan bisa memastikan bahwa semua lahan tersebut sudah dinyatakan clear and clean. Intinya, lahan tidak berstatus tanah adat, tanah masyarakat, maupun tanah yang dilindungi undang-undang.
"Kami minta Pemkab Pasuruan bisa membantu menyelesaikan pembebasan lahan. Jangan sampai ketika sudah diusulkan nama-nama lahan di satu desa, ternyata lahan tersebut bermasalah. Itu pasti menyulitkan," katanya.
Baca Juga
Untuk itu, dengan bertemu Bupati Pasuruan, seluruh permasalahan tersebut akan tuntas dalam beberapa waktu ke depan. Setelah pembebasan lahan selesai, maka tahapan selanjutnya adalah mengusulkan proposal tersebut melalui Gubernur Jawa Timur, untuk selanjutnya akan langsung menindaklanjuti kepada Dewan Pengarah disertai lampiran usulan wilayah koordinatif dan otoritatif.
"Tugas kami bersama Bupati menyelesaikan semuanya sebelum mengusulkan ke dewan pengarah. Sebelum ke dewan, usulan bisa masuk ke Gubernur, dan menyurati Dewan Pengarah disertai lampiran usulan lokasi koordinatif dan otoritatif," ujarnya.
Apabila pembebasan lahan selesai, kata dia, faktor amenitas seperti ketersediaan hotel, tempat ibadah hingga sarana kenyamanan pengunjung serta faktor atraktivitas seperti adanya pertunjukan seni budaya dan keindahan alam, juga harus ada di dalam desa tersebut.
"Semua itu akan menjadi masukan bagi dewan pengarah untuk bekalnya di Direktorat Badan Otorita tersebut. Kalau sudah clear, maka tindak lanjut berikutnya adalah pelaksanaan integrated tourism master plan BTS yang meliputi 4 kabupaten," urainya.(K24)
