Bisnis.com, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mencapai target pengentasan kemiskinan ekstrem hingga 2024 sekaligus meningkatkan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI).
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan sejumlah fokus program yang dilakukan Pemprov Jatim sampai beberapa tahun ke depan yakni menurunkan beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan elektrifikasi dan renovasi rumah layak huni.
“InsyaAllah, saya optimistis jika seluruh program dan intervensi tersebut berjalan massif dan lancar maka angka kemiskinan ekstrem di Jatim dapat turun signifikan. Tentunya hal ini juga mendorong semakin meningkatnya indeks pembangunan ekonomi inklusif di Jatim,” ujarnya, Rabu, (3/11/2021).
Khofifah memaparkan pada program penurunan beban pengeluaran warga, Pemprov Jatim telah mengalokasikan anggaran Rp100 miliar untuk Program Keluarga Harapan (PKH) Plus kepada 50.000 lansia, untuk program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) sebesar Rp14,4 miliar, dan untuk pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin sebesar Rp1,35 miliar.
“Selain itu juga dialokasikan anggaran sebesar Rp882 miliar untuk Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP),” imbuhnya.
Sementara pada program peningkatan pendapatan masyarakat miskin, Pemprov Jatim telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp5,85 miliar untuk Program Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa), dan sebanyak Rp1,35 miliar untuk Pemberdayaan Usaha Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) serta Anti Poverty Program sebesar Rp3,9 miliar.
“Yang terakhir fokus meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mengalokasikan Rp2,45 miliar untuk 1.400 rumah tangga miskin dan rentan miskin melalui program elektrifikasi, serta program renovasi rumah tinggal layak huni sebesar Rp30 miliar dengan sasaran 2.000 unit rumah,” jelasnya.
Khofifah menambahkan dalam program-program tersebut terdapat 5 kabupaten yang jadi pilot project percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem yakni Bangkalan, Sumenep, Probolinggo, Bojonegoro, dan Lamongan.
“Dalam setiap rencana pembangunan kami selalu mengupayakan bagaimana program yang digulirkan dapat mendorong pertumbuhan, mengurangi kemiskinan, buta huruf, beban utang, mencegah penyebaran penyakit, kesetaraan gender, dan menjaga kerusakan lingkungan,” imbuhnya.
Adapun pencapaian indeks pembangunan ekonomi eksklusif Provinsi Jatim pada 2020 tercatat mencapai 5,92. Angka tersebut melebihi IPEI nasional yakni 5,52. Data Bappenas menyebutkan bahwa IPEI Jatim pada pilar pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yakni 4,90, sedangkan pilar pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan mencapai 6,52, serta pada pilar Perluasan akses dan kesempatan yakni berada di angka 7,83.
“Capaian pilar-pilar dalam IPEI 2020 tersebut melebihi angka nasional. Ini merupakan prestasi membanggakan, dan Jatim akan terus berupaya mendorong pertumbuhan perekonomian,” imbuhnya.
.jpg?w=300&h=221)
