Bisnis.com, SURABAYA — Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur akan lebih mendorong peningkatan kualitas produksi garam agar dapat diserap pasar terutama kebutuhan industri yang membutuhkan kualitas garam lebih tinggi.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jatim, Gunawan Saleh mengatakan saat ini memang ada rencana pemerintah pusat untuk mengimpor garam sekitar 3 jutaan. Namun pemda tidak bisa mengintervensi hal tersebut mengingat kebijakan impor menjadi kewenangan pusat.
"Kami hanya bisa berupaya memperbaiki kualitas garam petambak dengan memberikan hibah seperti teknologi geomembran. Saat ini kualitas Hcl kita di bawah 90 persen, sedangkan kebutuhan industri adalah Hcl 97 persen," jelasnya, Senin (29/3/2021).
Dia mengatakan produksi garam Jatim tahun lalu ditarget 900.000 ton, tetapi ternyata hanya mampu tercapai 360.000 ton. Kondisi itu dipicu oleh faktor harga garam yang sangat rendah sekitar Rp200 - Rp300/kg.
"Harga tersebut hanya cukup untuk ongkos angkut, sehingga banyak garam petambak yang dibiarkan di dalam gudang tambak," katanya.
Gunawan berharap dengan datangnya impor garam 2021 agar tidak sampai merembes ke pasar garam konsumsi. Menurutnya, garam industri seharusnya digunakan untuk industri pengolahan seperti untuk pabrik kaca dan pabrik kertas.
Baca Juga
"Kalau untuk makanan minum bukan garam industri tapi konsumsi karena untuk di malan. Sebenarnya untuk impor harusnya garam industri, dan pernah kita temukan rembesannya," imbuhnya.
Sebelumnya, kalangan petambak garam Jatim meminta Pemprov Jatim untuk membantu menyuarakan sikap kepada pemerintah pusat atas rencana impor garam 2021 sebesar 3,07 juta ton.
Himpunan Masyarakat Petambak Garam (HMPG) Jatim menuntut agar pemerintah pusat menunda impor garam sampai garam rakyat bisa terserap pasar. Pasalnya saat ini masih ada stok garam sebanyak 1,2 juta ton secara nasional dan sebanyak 600.000 ton di antaranya ada di Jatim.
"Karena minim penyerapan, harga pun jadi anjlok. Untuk itu kami minta pemerintah sebelum impor harus intervensi dulu penyerapan garam rakyat, harga layak, dan monitoring stok," ujar M. Hasan, Ketua HMPG Jatim.
