Jatim Diminta Optimalkan OSS untuk Kejar Pertumbuhan 5,6 Persen

Bank Indonesia mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera mengoptimalkan sistem perizinan investasi seperti Online Single Submission (OSS) yang masih belum sinkron agar target pertumbuhan ekonomi Jatim 5,6% sampai 2024 bisa tercapai.
Peni Widarti
Peni Widarti - Bisnis.com 03 September 2019  |  15:55 WIB
Jatim Diminta Optimalkan OSS untuk Kejar Pertumbuhan 5,6 Persen
Suasana seminar nasional tentang perkembangan terkini ekonomi Indonesia dan tantangan ke depan yang digelar oleh Bank Indonesia Perwakilan Jawa Timur dan Universitas Airlangga Surabaya, Selasa (3/9 - 2019).

Bisnis.com, SURABAYA – Bank Indonesia mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera mengoptimalkan sistem perizinan investasi seperti Online Single Submission (OSS) yang masih belum sinkron agar target pertumbuhan ekonomi Jatim 5,6% sampai 2024 bisa tercapai.

Ekonom Ahli Bank Indonesia Perwakilan Jawa Timur, Dwi Suslamanto mengatakan sektor industri merupakan salah satu kunci pertumbuhan ekonomi di Jatim mengingat sejauh ini industri telah berkontribusi hampir 30% terhadap perekonomian Jatim.

"Dan Provinsi Jatim sendiri kan memproklamirkan diri untuk menjadi provinsi industri, nah ada prioritas tahun ini yang menjadi perhatian dalam menggenjot sektor ini, yakni masalah perizinan usaha,” jelasnya seusai menjadi pembicara dalam Seminar Nasional BI di Universitas Airlangga, Selasa (3/9/2019).

Dia mengakui, hinga saat ini memang masih ada kendala dalam implementasi perizinan online atau OSS. Diketahui, sistem perizinan antara di pusat dengan daerah belum semuanya bisa terkoneksi.

“Nah belum koneknya ini apakah internetnya atau pemahamannya soal OSS belum jelas, atau mungkin ada aturan teknis-teknis yang seharusnya sudah keluar tapi belum keluar,” katanya.

Selain itu, dia mencontohkan, di daerah yakni kabupaten/kota ada yang belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sehigga investor cukup kesulitan untuk masuk dan berinvestasi di daerah tersebut.

“Mungkin RDTR itu implementasinya diperbaiki, misalnya yang selama ini prosesnya di kantor pusat, tapi cukup di kota/kabupaten saja. Ini untuk mendorong investasi bukan hanya dari swasta tapi juga pemerintah,” imbuhnya.

Dwi menambahkan, kendala lain yang masih menjadi hambatan sektor industri adalah upah sektoral, termasuk soal hambatan impor bahan baku yang akan diolah menjadi produk berorientasi ekspor seperti yang selama ini banyak dikeluhkan oleh pengusaha.

“Banyak yang harus dibenahi, tergantung industrinya, misalnya itu furnitur ya ada aturan soal SVLK, ada aturan impor bakan baku dan lain sebagainya,” imbuhnya.

Meski begitu, Dwi optimistis Jatim sampai akhir tahun ini bisa tetap tumbuh di atas rata-rata nasional, dan tingkat inflasi yang lebih rendah dari nasional seperti tahun-tahun sebelumnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
online single submission, jatim

Editor : Rustam Agus

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top