Bisnis.com, MALANG—Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Budi Utomo Malang menyurati 3 Pemprov dan 56 pemkot/pemkab untuk memberikan klarifikasi terkait isu perguruan tinggi tersebut masuk dalam status pembinaan sehingga alumninya tidak bisa mendaftar pada pendaftaran penerimaan CPNS.
Rektor IKIP Budi Utomo Malang Nurcholis Sunuyeko mengatakan klarifikasi itu penting agar lulusan maupun mahasiswa dan calon mahasiswa dari daerah-daerah tersebut tidak resah terkait info yang tidak benar tersebut.
“Mahasiswa IKIP Budi Utomo banyak yang berasal dari tiga provinsi tersebut,” katanya di Malang, Selasa (31/7/2018).
Pemprov dimaksud,yakni Pemprov NTT dengan 20 kota/kabupaten, Pemprov NTB dengan 21 kota/kabupaten, dan Pemprov Kalbar dengan 15 kota/kabupaten.
Kepala Pusat Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat IKIP Budi Utomo Malang Rochsun menambahkan dari jumlah mahasiswa sesuai dengan pelaporan ke Kemenristek Dikti pada 2017/2018, jumlah mahasiswa perguruan tinggi keguruan swasta tersebut mencapai 7.677 dengan jumlah dosen sebanyak 201 sehingga rasio dosen-mahasiswa mencapai 1:38,2.
Dari jumlah mahasiswa sebanyak itu, 60% disumbang tiga provinsi tersebut sehingga perlu diberikan penjelasan agar tidak terjadi keresahan.
Nurcholis menegaskan, IKIP Budi Utomo sudah lama keluar dari status PT dalam pembinaan pemerintah. Bahkan pada tahun 2016, IKIP Budi Utomo sudah mendapatkan Sertifikat Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Didasarkan pada keputusan BAN-PT nomor : 1025/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2016. Sertifikat akreditasi itu berlaku hingga 17 Juni 2021.
Karena itulah, lulusan IKIP Budi Utomo berhak untuk mendaftarkan CPNS, seperti lulusan perguruan tinggi lainnya yang tidak berstatus dalam pembinaan Kemenristek Dikti.
Namun berita portal www.harianguru.com, sejak Juli 2016 lalu menurunkan berita tentang IKIP Budi Utomo dengan judul ‘’Ini Daftar 243 Kampus yang Tak Bisa Ikut Tes CPNS 2016-2017’’ dan masih ada tautan di laman media tersebut.
Bahkan dalam website www.harianguru.com, masuk dalam kolom ‘populer’, sehingga terus diakses oleh pembaca. “Karena itulah kami meminta hak jawab media online tersebut dengan meng-update status IKIP Budi Utomo yang sudah lama keluar dari status pembinaan. Kami bersyukur update berita tersebut telah dimuat pada 28 Juli 2018,” ucapnya.
Media online menyudutkan IKIP Budi Utomo dengan muatan yang sama, www.serambibanten.id sehigga perguruan tinggi tersebut juga meminta agar media tersebut memberikan hak jawab, jika tidak bersedia menghapus berita yang sudah termuat sebelumnya.
Menurut dia, pemberitaan mengenai IKIP Budi Utomo yang disebut masuk dalam daftar pembinaan itu menjadi viral karena banyak berlangsung di percakapan WA dan media sosial lainnya.
Mekanisme meminta hak jawab itu diberikan jika yang menyebarkan berita tidak benar itu media massa. Namun jika fitnah yang tidak benar dan menyudutkan IKIP Budi Utomo dari perorangan dalam bentuk tulisan di blog dan lainnya yang dilakukan orang pribadi maupun institusi, maka pihaknya akan menempuh jalur hukum dengan melaporkannya ke polisi.
Langkah tegas itu diperlukan agar tidak ada keresahan dari alumni dan mahasiswa terkait munculnya info-info yang menyesatkan dan menyudutkan tentang IKIP Budi Utomo.
