Bisnis.com, SURABAYA— Penyaluran dana transfer ke daerah (TKD) di Jawa Timur yang sesuai target, idealnya diimbangi dengan percepatan belanja daerah seingga dapat menjadi pemantik pertumbuhan ekonomi daerah.
Ekonom Universitas Brawijaya Joko Budi Santoso menilai dari data SIKD DJPK (Sistem Informasi Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan) menunjukkan bahwa realisasi belanja pemda baru di kisaran 38,68% per 4 Agustus 2025.
“Apalagi Agustus kemungkinan belanja daerah akan sedikit tersendat karena proses perubahan APBD (P-APBD),” katanya, Rabu (6/8/2025).
Menurutnya, percepatan belanja ini penting karena lebih dari 30% APBN masuk ke pemda melalui DAU, DAK, DBH Dan bentuk lainnya.
“Jika pemda lambat dalam penyerapan anggaran maka bisa jadi perekonomian juga akan stagnan,” kata Joko yang juga Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi FEB UB itu.
Data Perwakilan Kemenkeu Jatim menyebutkan, dukungan APBN kepada APBD melalui TKD terealisasi sebesar Rp41.705,87 miliar (49,95% dari target) sampai dengan 30 Juni 2025.
Baca Juga
Realisasi DAU terealisasi Rp23,244 triliun untuk mendanai penyelenggaraan layanan publik/belanja aparatur, sedangkan realiasi DBH terealisasi Rp5 triliun dipengaruhi perubahan periode salur dan persentase salur untuk setiap periode.
Realisasi Insentif Fiskal terealisasi Rp272,72 miliar, realisasi DAK Fisik sebesar Rp29,38 miliar, realisasi DAK Non -Fisik terealisasi Rp8,379 triliun ditopang oleh Dana BOS, difokuskan untuk mendanai belanja pendidikan dan kesehatan.
Dana Desa terealisasi Rp4,764 triliun, kontraksi 0,24% a.l karena terdapat Pemda yang belum menyampaikan syarat salur. (K24)
