Bisnis.com, MALANG — Realisasi belanja untuk mendukung pengendalian terkait program kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan komunikasi efektif (4K) di wilayah kerja KPPN Malang mencapai Rp21,7 miliar sampai April 2025.
Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna, mengatakan dengan belanja sebesar itu berarti mencapai 16,98% dari total pagu yang mencapai Rp127,7 miliar sepanjang 2025.
"Oleh karena itu diperlukan peran serta pemerintah daerah dalam rangka percepatan realisasi belanja yang mendukung program 4K," kata Muhammad Rusna, Senin (19/5/2025).
Menurutnya, data spasial wilayah Malang Raya pada April 2025, Kota Malang secara month-to-month (mtm) mengalami inflasi sebesar 1,07% dan secara year-on-year (y-o-y) mengalami inflasi sebesar 1,49% lebih tinggi dari inflasi yang terjadi di Jawa Timur dan lebih rendah dari nasional.
Inflasi ini dipicu oleh kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Komoditas utama penyumbang inflasi adalah tarif listrik.
Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai realisasi belanja dalam upaya menjaga inflasi tetap stabil, tentunya harus berdasarkan pemetaan informasi yang up to date dan perencanaan yang tepat.
Baca Juga
Inflasi di April yang mencapai lebih dari 1% karena didorong oleh TDL, kata dia, memang di luar kendali pemda ataupun TPID.
Namun demikian, dia mengingatkan, belanja daerah tagging inflasi ini dapat diarahkan pada kepastian dalam stabilisasi harga pangan, karena volatile foods senantiasa mengancam karena perubahan cuaca yang dapat menggangu proses produksi komoditas pangan.
Menurutnya, hal ini bertujuan agar inflasi bulanan terkendali di kisaran 0,5% sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga ditengah perlambatan pendapatan masyarakat karena ekonomi bergerak lambat yang berimbas efisiensi perusahaan dan dampak akhirnya pada meluasnya rasionalisasi karyawan.
