Bisnis,com, MALANG — Realisasi penerimaan APBN di wilayah kerja KPPN Malang mencapai Rp27,4 triliun pada posisi akhir Maret 2025.
Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna, mengatakan realisasi penerimaan sebesar itu berarti mengalami penurunan sebesar 3,94% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (y-o-y).
“Capaian pendapatan ditopang oleh penerimaan perpajakan yang terdiri dari Pajak Penghasilan sebesar Rp1,1 triliun, mengalami kontraksi sebesar 29,92% (y-o-y), Pajak Pertambahan Nilai mencapai Rp2,5 triliun atau turun sebesar 47,38% (y-o-y),” katanya, Minggu (27/4/2025).
Sedangkan penerimaan cukai menyumbang Rp23,5 triliun naik sebesar 7,32% (y-o-y). PNBP lainnya telah terealisasi sebesar Rp110,4 miliar atau 58,29% dari target ditetapkan dan mengalami pertumbuhan sebesar 2,85% bila dibandingkan tahun sebelumnya.
Menurutnya, kinerja positif juga ditorehkan pada sisi belanja dengan mencatatkan realisasi mencapai Rp3,8 triliun atau sekitar 26,27% dari total pagu anggaran sebesar Rp14,4 triliun tumbuh 1,78% (yoy), yang ditopang oleh kinerja belanja TKD yang mampu meng-counter Belanja Pemerintah Pusat yang mengalami penurunan sebesar 12,43% (yoy).
Kinerja Belanja K/L ditopang oleh realisasi Belanja Modal sebesar 2,43%, Belanja Barang 14,72% dan Belanja Pegawai sebesar 27,96%. Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) telah tersalur Rp2,4 triliun (28,79%). Kinerja Belanja Transfer ke Daerah (TKD) ditopang oleh kinerja realisasi Dana Alokasi Umum yang mencapai Rp1,5 triliun atau 30,74% dari alokasi pagu, serta kinerja Dana Transfer Khusus sebesar Rp422,1 miliar atau 23,98% dari alokasi pagu TA 2025.
Baca Juga
Sedangkan Dana Desa terealisasi mencapai Rp461,8 miliar atau sekitar 55,27% dari alokasi. Untuk Dana Desa telah disalurkan ke 701 desa dengan rincian 371 desa di wilayah pada Kabupaten Malang, 311 desa, di wilayah Kabupaten Pasuruan, dan 19 desa di wilayah Kota Batu.
Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai cukai masih menajdi penopang utama penerimaan pendapatan di tengah merosotnya pendapatan PPN dan PPh.
Situasi ekonomi yang relatif stagnan di triwulan I/2025, kata dia, berdampak pada capaian penerimaan PPN dan PPh.
Di situasi saat ini, menurut dia, seharusnya pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan lembaga terkait, khususnya di wilayah KPPN Malang lebih fokus untuk meningkatkan sumber pendapatan yang potensial, yaitu cukai, tanpa penerimaan cukai maka KPPN Malang akan kurang terlihat kinerjanya.
Oleh karena itu, Joko menilai, kebijakan cukai harusnya lebih ramah guna mendorong iklim yang kondusif di sektor IHT. Kebijakan tarif cukai selama beberapa tahun terakhir justru melemahkan capaian penerimaan cukai.
Disisi lain, percepatan belanja pemerintah pusat dan TKD yang kurang diimbangi dengan penyerapan benja pemerintah daerah juga berdampak pada stagnanya perekonomi.
Menurutnya, TKD yang sudah ditransfer ke daerah harusnya segera dilakukan percepatan penyerapan agar memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah dan akan mendorong peningkatan penerimaan perpajakan.
