Bisnis.com, MALANG — Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Malang 2024 mencapai 84,68 atau meningkat sebesar 0,810% dibandingkan tahun 2023.
Kepala BPS Kota Malang, Umar Sjaifudin, mengatakan IPM Kota Malang 2024 masuk dalam kategori sangat tinggi, yaitu di atas nilai 80. “IPM Kota Malang menduduki peringkat kedua tertinggi setelah Kota Surabaya,” katanya, Rabu (4/12/2024).
Pertumbuhan IPM 2024, kata dia, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan di tahun sebelumnya dan ratarata pertumbuhan selama periode 2020–2023. Peningkatan ini didukung oleh perbaikan di seluruh indikator pembentuknya.
Menurutnya, terdapat 7 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang termasuk dalam kategori IPM sangat tinggi, 28 kabupaten/kota dalam kategori tinggi, dan 3 kabupaten dalam kategori sedang.
“Wilayah yang mengalami pertumbuhan IPM tertinggi pada 2024 adalah Kabupaten Lumajang, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Mojokerto,” ucapnya.
Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai capaian IPM Kota Malang tersebut menunjukkan bahwa kualitas SDM Kota Malang sangat baik, bahkan IPM tersebut bisa disejajarkan atau mendekati dengan negara maju.
Baca Juga
Fasilitas pendidikan dan kesehatan di Kota Malang harus menjadi modal Malang mendunia. Tingkat kompetisi Kota Malang tidak lagi pada tataran regional Jatim maupun nasional tetapi kompetisinya sudah pada tataran global.
Semakin membaikanya fasilitas Kesehatan, menurut dia, menjadi modal untuk menggenjot health tourism yang ditopang dengan sport tourism dan MICE tourism.
Demikian halnya dengan fasilitas pendidikan yang sudah bertaraf international, dia mengusulkan, perlu disinergikan untuk meningkatkan pelajar asing masuk kuliah di Kota Malang. Tentunya, anak-anak Kota Malang jangan sampai dipinggirkan, dukungan beasiswa dan fasilitasi ke perguruan tinggi harus terus ditingkatkan.
“Satu hal lagi, jaminan perlinsos untuk kelompok miskin, rentan, dan lansia serta berkebutuhan khusus (disabilitas) harus diperkuat,” ucap Joko yang juga Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi FEB UB itu. (K24)
