Bisnis.com, MALANG — Persentase penduduk miskin Kota Malang turun dari 4,26% pada 2023 turun menjadi 3,91% pada 2024.
Kepala BPS Kota Malang, Umar Sjaifudin, mengatakan persentase penduduk miskin Kota Malang menempati posisi terendah kedua se-Jawa Timur setelah Kota Batu yang mencatatkan persentase penduduk miskinnya sebesar 3, 06%.
“Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Malang 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan kab/kota lainnya,” katanya, Kamis (1/8/2024).
Hal ini, kata dia, bisa diartikan bahwa kualitas penduduk miskin di Kota Malang sudah lebih baik.
Terkait pendorong turunnya kemiskinan Kota Malang 2024, kata dia, karena tersusunnya basis data melalui PeDeKATeSAM (Pendataan Kesejahteraan Sosial Malang) yang menghasilkan data by name by address dan by need.
Selain itu, intervensi kemiskinan yang lebih tepat sasaran dengan adanya basis data hasil PeDeKaTeSAM. Juga keberhasilan pengendalian harga komoditas komoditas pemicu terjadinya inflasi
Baca Juga
Berikutnya, keberpihakan Pemerintah Kota Malang terhadap UMKM lokal tentang prioritas penggunaan produk usaha mikro kecil dan menengah serta pelaku ekonomi kreatif dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Malang.
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan kemiskinan (P2), menurut dia, persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan%tase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan
Indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan jarak rata rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan Indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin
“Kemiskinan di Kota Malang 2024 mengalami penurunan sebesar 0,35% poin. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, kemiskinan Kota Malang mencapai titik terendah pada 2024 yaitu sebesar 3,91%,” ucapnya.
Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai keberhasilan Kota Malang dalam menurunkan tingkat kemiskinan semakin membuktikan bahwa perencanaan pembangunan berbasis data akan menghasilkan ketetapan sasaran dan keberhasilan program.
Fakta ini diperkuat dengan pemghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) terbaik 1 nasional yang diberikan pada Mei 2024 di acara Musrenbangnas.
Keberhasilan penurunan kemiskinan ini, kata dia, juga menunjukan keberhasilan pemerintah daerah dalam mensinergikan program Dan kegiatan pembangunan, karena pengentasan kemiskinan merupakan kebijakan lintas sektor.
“Keberhasilan ini juga menunjukkan keberhasilan dalam menjaga daya beli dan stabilisasi harga pangan. Selain itu, kolaborasi apik dengan berbagai pihak seperti OJK, BI, dan stake holder lainnya menjadi kunci keberhasilan program penurunan kemiskinan,” ucapnya. (K24)
