Bisnis.com, MALANG — Perputaran uang pada masa kampanye Pilkada serentak di Jatim diperkirakan lebih dari Rp5 triliun sehingga dapat memberikan efek berganda (multiplier effect) yang signfikan pada pertumbuhan ekonomi.
Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, mengatakan penyelengaraan Pilkada serentak di Jatim 2024 dapat memberikan amunisi bagi pertumbuhan ekonomi di akhir tahun ini.
“Hal ini bersumber dari gelontoran dana penyelengaraan Pilkada dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mendekati Rp1 triliun untuk operasional KPU dan Bawaslu,” ujarnya, Rabu (31/7/2024).
Amunisi ini, kata dia, juga akan ditambah dari pengeluaran para kandidat kepala daerah yang diproyeksikan mencapai Rp100 miliar di setiap kab/kota sehingga terdapat potensi suntikan pada perekononomi sekitar Rp3,8 triliun yang masuk pada bidang advertising, percetakan, merchandising, event organizer, transportasi, dan akomodasi.
Fakta ini juga akan didukung dengan penguatan konsumsi melalui bantuan sembako, dan tidak menutup kemungkinan fresh money meski hal ini tidak dibenarkan secara aturan namun sudah menjadi rahasia umum bahwa praktik ini lazim terjadi saat pesta demokrasi.
“Kekuatan ini akan ditambah lagi dengan dana kampanye kandidat pilgub yang diperkirakan tidak kurang dari Rp500 miliar,” ucapnya.
Baca Juga
Diharapkan pesta demokrasi ini, kata dia, akan melahirkan para kepala daerah yang berintegritas dan inovatif di dalam membangun perekonomian. Para kepala daerah haus mampu menyelesaikan persoalan dasar pembangunan seperti kemiskinan ekstrem dan pengangguran.
Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong iklim investasi daerah lebih atraktif dengan kemudahan layanan perizinan dan memperkuat kolaborasi dengan investor dalam pengelolaaan dan pemanfaatan aset daerah.
Selain itu, kata dia, branding potensi daerah harus diperkuat untuk menarik para investor. Investasi ini menjadi kunci akselerasi pembangunan dalam penyelesaian pengangguran dan kemiskinan.
Selain itu, tata kelola pemerintahan yang baik memegang peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah, khususnya dalam pengelolaan layanan publik maupun pengembangan infrastruktur pendukung perekonomian.
“Satu hal yang tak kalah penting adalah fokus pada pembenahan kualitas SDM dalam memasuki disrupsi teknologi melalui sentuhan pendidikan formal maupun non formal serta pendidikan berbasis kompetensi/sertifikasi,” ucap Joko yang juga Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi FEB UB itu.
Dia berharap pula, kepala daerah terpilih juga harus memiliki terobosan dalam digitalisasi layanan publik, dengan harapan terjadi efisiensi belanja daerah khususnya belanja pegawai.
Dalam UU HKPD diamanatkan bahwa belanja pegawai maksimal 30% dari APBD, kuncinya adalah rezising struktur organisasi dengan mengintegrasikan teknologi informasi/digitalisasi.
Kebijakan APBD juga harus diprioritaskan pada perlindungan sosial, salah satunya penguatan ketahanan pangan dan stabilisasi harga pangan. Stabilisasi harga pangan merupakan salah satu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjaga daya beli tidak tergerus oleh inflasi. “Inflasi lebih dominan disebabkan oleh volatile foods,” ujarnya.
Dia menegaskan, kepala daerah harus mampu mengembangkan pondasi perekonomian yang berbasis UMKM dan ekonomi kreatif karena ini telah terbukti memiliki daya tahan terhadap berbagai guncangan ekonomi. (K24)
