Bisnis.com, LUMAJANG - Penjabat Bupati Lumajang Indah Wahyuni melibatkan semua pihak untuk mengatasi dampak deflasi yang terjadi di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.
"Lumajang saat ini menghadapi tantangan deflasi, dengan Indeks Perkembangan Harga (IPH) mencapai -0,54. Saya prihatin terhadap kondisi tersebut dan menyoroti perlunya upaya bersama untuk mengatasi deflasi," kata Indah Wahyuni usai Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Ruang CCROOM Kantor Bupati Lumajang, Senin (22/1/2024).
Menurutnya, deflasi yang terjadi ketika harga-harga barang dan jasa terus menerus menurun, memiliki dampak ganda. Di satu sisi, konsumen diuntungkan karena harga terjangkau, tetapi di sisi lain, produsen khususnya petani dapat merasakan dampak negatif.
"Harus dicarikan cara agar tidak terjadi. Angka inflasi yang aman berada di antara 2,5 sampai 1, sehingga hal itu harus menjadi perhatian bersama agar deflasi tidak terus berlanjut," tuturnya.
Pj Bupati Lumajang yang biasa dipanggil Yuyun itu menekankan pentingnya mencari keseimbangan harga untuk menjaga keuntungan petani dan ketersediaan barang yang terjangkau oleh masyarakat.
"Kami harus mencari keseimbangan harga, agar petani tetap senang dan masyarakat juga dapat menjangkaunya. Itu menjadi fokus perhatian," katanya.
Baca Juga
Ia mengatakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Lumajang telah mengambil langkah-langkah konkret untuk menjaga ketersediaan dan harga bahan pokok tetap terkendali.
"Setiap hari Senin, mereka melakukan rapat koordinasi dengan Kemendagri dan instansi terkait, memantau Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)," ujarnya.
Yuyun menjelaskan langkah dan kebijakan yang dilakukan berbasis data, sehingga pihaknya akan terus memantau dan berkoordinasi untuk menjaga kestabilan ekonomi di Kabupaten Lumajang.
Dengan langkah-langkah bijak tersebut, lanjut dia, Kabupaten Lumajang berusaha mengatasi deflasi sambil memastikan keseimbangan yang adil antara konsumen dan produsen, mengamankan kesejahteraan petani, dan menjaga stabilitas ekonomi di tingkat lokal.
