Bisnis.com, SURABAYA - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I (DJP Jatim I) menyerahkan satu tersangka tindak pidana perpajakan dengan inisial SS kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya setelah berkas dinyatakan lengkap atau P-21.
SS merupakan Direktur Utama PT PUI, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang developer properti seperti rumah, ruko, kondotel dan villa.
Tersangka SS diduga kuat telah melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d atau Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Modus operandi yang dilakukan tersangka SS melalui PT PUI yakni pada 2017 melakukan transaksi penjualan sebanyak 13 unit properti. Pembeli properti PT PUI tersebut telah melakukan transaksi pembayaran dengan nilai kesepakatan harga beserta nilai PPN 10% secara tunai.
Namun sesuai dengan data Sistem Informasi DJP bahwa PT PUI tidak melaporkan seluruh penjualan tersebut dan menyampaikan SPT Masa PPN dengan status nihil.
Perbuatan yang dilakukan SS tersebut menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berupa pokok pajak sebesar Rp465.016.364 dengan sanksi denda sebesar Rp1.395.049.092.
Baca Juga
Kepala Kanwil DJP Jatim I, Sigit Danang Joyo mengatakan, kasus ini telah resmi diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Surabaya oleh DJP guna pemeriksaan hukum lebih lanjut.
“Tindakan ini merupakan bentuk komitmen DJP untuk menciptakan lingkungan bisnis yang transparan dan mendukung aturan perpajakan. Kolaborasi erat DJP, Polda Jatim, Kejati Jatim dan Kejari Surabaya menjadi langkah kunci dalam memastikan penegakan hukum yang adil dan berkeadilan,” katanya dalam rilis, Jumat (12/1/2024).
Menurutnya, langkah pidana tersebut diambil sebagai upaya terakhir setelah yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk menyelesaikan secara administratif.
“Selanjutnya tindakan tegas dilakukan untuk memberikan sinyal kuat bahwa WP yang nyata-nyata sengaja melanggar kewajiban perpajakan harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka,” imbuh Sigit.
Dia menambahkan, pengusaha yang terlibat dalam penggelapan uang pajak diimbau untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan demi menjaga keadilan dan keseimbangan dalam sistem perpajakan.
“Kami mendorong kesadaran dan kepatuhan dari seluruh pemangku kepentingan guna memastikan kontribusi pajak yang adil dan berkelanjutan demi pembangunan daerah yang lebih baik. DJP tetap mengedepankan pendekatan yang sifatnya persuasif kepada wajib pajak, pendekatan pidana semata-mata dilakukan sebagai upaya terakhir (ultimum remidium) jika benar-benar tidak kooperatif,” tambahnya.
Adapun Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kanwil DJP Jatim I sebelumnya telah menyita harta kekayaan tersangka SS berupa tanah dan bangunan seluas 342 m2 di Kabupaten Badung, Bali.
Hal ini bertujuan untuk memulihkan/mengembalikan kerugian pada pendapatan negara sesuai amanat Pasal 44 jo Pasal 44 C UU KUP. Sebelum dilakukan penyerahan tanggung jawab tersangka SS, Tim PPNS Kanwil DJP Jatim I telah melaksanakan pemeriksaan bukti permulaan terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka.
