Bisnis.com, MALANG — Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang 2024 disepakati sebesar Rp2,573 triliun, sedangkan pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp2,366 triliun dengan rinci, PAD Rp970 miliar dan pendapatan transfer senilai Rp1,39 triliun.
Menanggapi penetapan itu, Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univesitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, mengatakan APBD harus mengutamakan belanja produktif seperti belanja modal, belanja infrastruktur, belanja untuk UMKM dan pariwisata harus optimal pada semester I/2024 karena akan memberikan multiplier effect yang tinggi pada perekonomian.
"Selain itu, belanja bantuan sosial dalam rangka penguatan daya beli akan mendorong perekonomian tetap atraktif pada 2024,” ucapnya, Selasa (5/12/2023).
Kecepatan dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran akan meminimalkan SiLPA di tahun 2024. Oleh karena itu, kepala daerah juga harus berani menjamin percepatan penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan tertib administrasi dan kepatuhan pada aturan sistem keuangan daerah, sehingga proses lelang untuk beberapa proyek besar dapat tereleasi tepat waktu.
Dia menegaskan pula, APBD menjadi salah satu kunci untuk menstimulasi perekonomian Kota Malang 2024. Penyerapan APBD harus ngegas sejak triwulan I dan triwulan II/2024 agar efektif menstimulus ekonomi di tengah kegamangan investasi pada semester I/2024 karena investor akan lebih banyak wait and see daripada ekspansi, menunggu kestabilan politik.
Dalam struktur pendapatan daerah, PAD akan memegang peranan penting didalam keleluasan alokasi belanja karena tidak memperhitungkan beberapa hal terkait dana transfer seperti earmark pada DBH dan DAK. Oleh sebab itu, dia menegaskan, peningkatan PAD melalui perluasan tapping box, e-parking, dan optimalisasi aset menjadi kunci.
APBD Kota Malang 2024 disepakati sebesar Rp2,573 triliun, sedangkan pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp2,366 triliun dengan rinci, PAD Rp970 miliar dan pendapatan transfer senilai Rp1,396 triliun. Selisih antara pendapatan dan belanja daerah ditutup dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) di tahun 2023.
Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika mengatakan, meski DPRD telah menyetujui besaran APBD. Mereka sebagai legislatif tetap memberikan catatan kepada Pemkot Malang.
"Sebelum kami menyepakati. Terlebih dahulu ada pandangan fraksi. Ini semua merupakan usulan atau keluhan dari masyarakat. Ini membuktikan bahwa kedaulatan tertinggi sepenuhnya ada di tangan rakyat," kata Made.
Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan khusus program kegiatan yang terkait dengan prioritas nasional dan daerah antara lain penanganan inflasi, penurunan kemiskinan ekstrem, penurunan tingkat pengangguran, dan penanganan stunting, serta pelaksanaan pemilu dan pilkada, maka seluruh SKPD terkait agar bersinergi dan segera merealisasikan anggaran tersebut.
Dia juga mengingatkan untuk dapat merencanakan suatu program dengan benar dan matang. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahan.
“Dalam memulai suatu program, kegiatan, dan sub-kegiatan agar direncanakan secara cermat, benar dan matang supaya dapat dihindari terjadinya kesalahan seminimal mungkin, dan terus mengembangkan semangat koordinasi secara baik dengan instansi terkait lainnya,” tambahnya.
Wahyu menuturkan berbagai saran dan rekomendasi dari dewan yang telah disampaikan selama proses Ranperda akan dijadikan catatan penting untuk ditindaklanjuti.
“Semua saran yang disampaikan oleh fraksi DPRD melalui pandangan umum dan hasil hearing dengan komisi DPRD, segera ditindak lanjuti implementasinya, sehingga permasalahan yang terjadi segera terselesaikan,” ucapnya. (K24)
