UMK 2024 di Jatim, Kenaikan Upah Tertinggi di Surabaya

Pengusaha yang tidak mematuhi ketentetuan itu akan dikenakan sanksi dengan peraturan perundang-undangan.

Peni Widarti - Bisnis.com

Jumat, 1 Desember 2023 | 11:50

Potret wajah Mantan Presiden Sukarno dalam uang lembar Rp100.000./Bloomberg-Brent Lewin.

Bisnis.com, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah mengeluarkan keputusan gubernur (Kepgub) no.188/656/KPTS/013/2023 tentang upah minimum kabupaten/kota 2024 di Jawa Timur.

Dikutip dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jatim, surat keputusan tersebut telah ditandatangani oleh gubernur Khofifah pada Kamis malam (30/11/2023)

Kepgub tersebut dibuat dengan menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Selain itu juga untuk mewujudkan upah yang lebih realistis sesuai kondisi daerah dan kemampuan perusahaan, perlu kebijakan penetapan upah minimum dengan memperhatikan aspirasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pengusaha, serta produktivitas dan pertumbuhan ekonomi guna mewujudkan keberlangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh.

Adapun dalam keputusan itu tercantum bahwa pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan UMK dilarang mengurangi dan menurunkan upah, serta membayar upah lebih rendah dari ketetapan UMK. Pengusaha yang tidak mematuhi ketentetuan itu akan dikenakan sanksi dengan peraturan perundang-undangan.

UMK terbesar masih ditempati Surabaya dengan nilaiRp 4.725.479 atau naik Rp200.000 dibanding UMK 2023 Rp4.525.479. Berikutnya, Kabupaten Gresik dengan besaran Rp4.642.031 atau naik Rp120.000 dibanding 2023 Rp4.522.030, dan Kabupaten Sidoarjo Rp4.638.582 naik Rp120.000 dari tahun sebelumnya sebesar Rp4,518,581.