Bisnis.com ,SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur berencana membuat sistem E-Katalog atau e-purchasing untuk sektor pekerjaan konstruksi sebanyak 16 etalase guna mendorong percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di pemerintahan.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, sistem katalog pekerjaan konstruksi ini terdiri dari pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan, konstruksi bangunan gedung negara, konstruksi bangunan pendidikan, hingga konstruksi pemeliharaan bangunan gedung.
“Selama ini pengadaan konstruksi biasanya sangat lama karena melalui tender, sehingga melalui e-purchasing diharapkan prosesnya bisa menjadi lebih cepat dengan tetap berpedoman pada prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah,” ujarnya, Senin (30/5/2023).
Dia mengatakan saat ini Pemprov Jatim sendiri terus mendorong percepatan penyerapan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi melalui sistem e-purchasing pada setiap pelaksanaan pengadaan PBJ.
Untuk mendongkrak transaksi melalui e-purchasing tersebut, Jatim telah menyiapkan rumusan kebijakan seperti memperbesar batasan transaksi dari Rp50 juta menjadi Rp200 juta, batasan metode pembayaran untuk transaksi Ganti Uang (GU) sampai Rp200 juta, menambah jumlah produk hingga 14 komoditas, dan meringkas surat pertangungjawaban pengadaan melalui toko daring dengan mendownload dokumen-dokumen pengadaan.
Selain itu, sistem pembayaran e-purchasing juga telah memanfaatkan Virtual Account (VA) dan Id Billing Bank Jatim sehingga para pelaku UKM semakin mudah dan cepat dalam menerima pembayaran. Keabsahan transaksi juga dibubuhkan tanda tangan elektronik (TTE) dan e-materai serta adanya fitur besaran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan bobot masa perusahaan (BMP).
Baca Juga
"Dengan kemudahan-kemudahan ini harapannya akan ada peningkatan serapan dari produk-produk UMKM serta tetap menjaga kualitas dan kontinuitas dari seluruh produk yang memungkinkan bisa diperluas marketnya," ujarnya.
Adapun pada tahun ini hingga Maret, capaian transaksi pada katalog elektronik atau e-purchasing dari Jatim telah mencapai Rp1,12 triliun yang terdiri dari produk tayang sebanyak 62.682 dan produk lokal yang telah bersertifikat TKDN sebanyak 6.719.
"Dengan demikian, Pemprov Jatim telah menjadi pengelola katalog dengan etalase terbanyak secara nasional dan mendapatkan penghargaan dari LKPP-RI," imbuhnya.
Khofifah menambahkan, Jatim juga mengeluarkan kebijakan terkait katalog elektronik lokal seperti menyederhanakan proses dan koordinasi antar perangkat daerah, sosialisasi secara masif kepada pengguna dan penyedia jasa, dan berkolaborasi dengan stakeholder terkait pemanfaatan katalog lokal.
"Untuk katalog elektronik lokal sampai dengan saat ini sudah tayang pada sistem katalog sebanyak 93 etalase," imbuhnya.
