Bisnis.com, MALANG — Realisasi belanja APBN di wilayah pembayaran KPPN Malang yang meliputi Kota Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Pasuruan, sebesar Rp3,03 triliun sampai dengan Maret 2023.
Kepala KPPN Malang, Rintok Juhirman, mengatakan realisasi belanja sebesar berarti 21,75 persen dari total pagu sebesar Rp13,94 triliun. “Bila dibanding dengan periode yang sama tahun lalu, mengalami pertumbuhan persentase sebesar 3,91 persen,” ujarnya, Senin (3/4/2023).
Dari total realisasi belanja sebesar Rp.3,03 triliun tersebut, kata dia, terdiri atas belanja pemerintah pusat yang meliputi instansi vertikal kementerian/lembaga sebesar Rp1,02 triliun atau 17,38 persen dari total pagu sebesar Rp5,87 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp2,01 triliun atau 24,93 persen dari pagu sebesar Rp8,07 triliun.
Melalui realisasi APBN KPPN Malang sebesar Rp3,03 triliun tersebut maka diharapkan dapat menjadi stimulus ekonomi dan menciptakan efek berganda guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Malang Raya dan Pasuruan.
Secara lebih detail, realisasi belanja pemerintah pusat di KPPN Malang sampai dengan Maret 2023 terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp706,57 miliar atau 19,49 persen dari pagu sebesar Rp3,62 triliun dan merupakan yang terbesar persentase realisasinya.
Belanja barang terealisasi sebesar Rp307,56 miliar atau 15,33 persen dari pagu sebesar Rp.2,01 triliun. Belanja modal terealisasi sebesar Rp6,37 miliar atau 2,84 persen dari pagu sebesar Rp224,55 miliar. Belanja Bantuan Sosial belum terdapat realisasi dari pagu sebesar Rp16,09 miliar.
Baca Juga
TKD di KPPN Malang Maret 2023, menurut dia, telah terealisasi sebesar Rp2,01 triliun atau 24,93 persen dari total pagu sebesar Rp8,07 triliun, terdiri atas DAU sebesar Rp.1,26 triliun, DBH sebesar Rp.168,66 miliar, DAK Non-Fisik sebesar Rp334,11 miliar, dan Dana Desa sebesar Rp252,39 miliar.
Di sisi pendapatan negara, secara agregat terealisasi sebesar Rp27,53 triliun dan tumbuh sebesar 9,84 persen (yoy), terdiri atas perpajakan sebesar Rp5,12 triliun, kepabeanan dan cukai sebesar Rp22,11 triliun, dan PNBP sebesar Rp300,47 miliar.
“KPPN terus mendorong kepada para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan pemerintah daerah agar berupaya secara maksimal dalam mengakselerasi penyerapan dana yang bersumber dari APBN secara akuntabel, guna mendorong pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.(K24)
