Bisnis.com, BANYUWANGI — Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Timur merekomendasikan sejumlah strategi pemulihan dan percepatan ekonomi di sektor pariwisata yang memiliki peluang besar untuk terus digarap.
Asisten Direktur Kantor Perwakilan Wilayah BI Jatim, Siti Rochmawati mengatakan BI telah menangkap beberapa peluang dan tantangan dari sektor pariwisata yang selama ini terdampak pandemi Covid-19 cukup dalam.
“Untuk itu BI ingin mendukung sektor ini untuk terus melakukan pemulihan dan mengembalikannya seperti sebelum pandemi, sejalan juga dengan roadmap Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) yang tahun ini dan tahun depan masih dalam tahap pemulihan pariwisata, lalu pada 2024 masuk tahap pertumbuhan dan percepatan,” jelasnya dalam Bincang Bareng Media (BBM) 2022, Sabtu (10/12/2022).
Dia memaparkan, secara makro perekonomian Jatim pada kuartal III/2022 mencapai 5,58 persen (yoy) cukup melambat dibandingkan kuartal II/2022 yang bisa tumbuh 5,76 persen (yoy). Begitu juga inflasi di Jatim masih cenderung tinggi 6,6 persen, padahal TPID telah menginisiasi gerakan pengendalian inflasi.
Begitu juga dengan indeks recovery di Jatim tercatat sebesar 86,22 yang dihitung dari tiga indikator yakni situasi kependudukan, perkembangan ekonomi dan kesehatan.
“Indeks tersebut menunju ke arah pemulihan seperti kondisi sebelum pandemi, dan Jatim merupakan wilayah kontributor terbesar kedua setelah DKI Jakarta dalam menopang ekonomi Pulau Jawa,” jelasnya.
Baca Juga
Dari sektor pariwisata, lanjutnya, jumlah wisatawan mancanegara dan devisa mulai menunjukkan tren perbaikan yang konsisten pada 2022, seiring dengan tren perbaikan mobilitas wisatawan nusantara. Tercatat, pertumbuhan devisa pada kuartal II/2022 mencapai 168,05 persen (yoy) atau naik sebesar 97,02 persen (qtq).
“Namun kinerja length of stay (lama menginap) justru turun dibandingkan 2021 disebabkan tingginya hotel yang digunakan untuk isolasi mandiri/karantina Covid-19,” imbuhnya.
Untuk itu, lanjut Siti, BI merekomendasikan program jangka pendek seperti pengembangan atraksi untuk meningkatkan minat dan tingkat lenght of stay yang masih di bawah Bali.
“Kami merekomendasikan agar daerah-daerah dapat mengembangan destinasi wisata lokal. Seperti halnya Banyuwangi yang punya 99 event dalam setahun, ini bisa menutup kelemahan kita di kinerja lenght of stay,” katanya.
Selain itu, lanjutnya, perlu dilakukan pengembangan infrastruktur jalan serta penyediaan paket-paket wisata atau penawaran jasa homestay bundling dengan paket wisata agar wisatawan bisa lebih lama tinggal.
Destinasi wisata juga perlu mengimplementasikan sertifikasi CHSE, termasuk pengembangan wisata ramah lingkungan seperti pengolahan sampah hingga penggunaan sumber energi baru (renewable energy) yang biasanya sangat diminati wisatawan asing.
“Yang tidak kalah penting dan masih menjadi PR adalah keterbatasan akses bandara. Sebagai contoh di Banyuwangi yang jam operasional pesawatnya masih terbatas. Ini yang akan kita dorong untuk perluasan akses ke Banyuwangi karena penerbangan jadi salah satu kunci mendatangkan wisatawan,” imbuhnya.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, M. Yanuarto Bramuda menambahkan, Pemkab Banyuwangi sendiri telah lama mendorong program desa wisata yang melibatkan masyarakat lokal sehingga dapat menggerakkan perekonomian rakyat.
“Di Banyuwangi telah memiliki kebijakan untuk melakukan pembatasan jumlah hotel apalagi hotel melati, ini agar kami bisa menumbuhkan homestay warga desa, dan agar tidak terjadi perang harga mengingat okupansi hotel masih sekitar 60 persen,” ujarnya.
