Bisnis.com, MALANG — Angka inklusi keuangan di wilayah kerja OJK Malang berhasil menembus 90,67 melampaui angka nasional yang mencapai 85,10 persen mengacu hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022.
Kepala OJK Malang, Sugiarto Kasmuri, mengatakan angka literasi keuangan berdasarkan survei tersebut juga juga lebih tinggi dari rerata nasional, yakni mencapai 69,43 persen, sedangkan nasional 49,68 persen.
“Angka inklusi keuangan di wilayah kerja OJK Malang yang mencapai 90,67 persen itu dengan rincian, konvensional 82,38 persen dan syariah 39,38 persen. Angka literasi keuangan, 69,43 persen dengan rinci konvensional 68,91 persen dan syariah 10,36 persen,” katanya di Malang, Senin (14/11/2022).
Hasil SNLIK 2019, indeks literasi keuangan dan inklusi nasional berturut-turut, 38,03 persen dan 76,19 persen.
Hasil survei ini, kata dia, diharapkan dapat menjadi dasar bagi OJK dan seluruh stakeholders dalam membuat kebijakan, menyusun strategi, dan merancang produk/layanan keuangan yang sesuai kebutuhan konsumen serta bisa meningkatkan perlindungan masyarakat.
Salah satu upaya OJK untuk semakin meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat, Sugiarto menegaskan, a.l melalui Bulan Inklusi Keuangan (BIK) yang digelar pada sepanjang Oktober.
Baca Juga
Menurut dia, literasi dan inklusi keuangan juga memiliki peranan penting dan strategis sehingga diharapkan dapat menjadi solusi yang tepat untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.
Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai pelaksanaan kegiatan-kegiatan sosialisasi literasi keuangan yang langsung melibatkan masyarakat banyak oleh OJK Malang layak diapresiasi.
Sosialisasi itu, kata dia, lebih memudahkan masuknya nilai-nilai literasi keuangan bagi masyarakat. Masyarakat akan semakin sadar dengan pentingnya efisiensi, kemudahan, dan keamanan sistem pembayaran seperti penggunaan QRIS.
“Selain itu, kegiatan sosial dan hiburan akan menarik simpati serta memiliki manfaat sosial yang tinggi bagi masyarakat,” ucap Joko yang juga Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi FEB UB itu.(K24)
